Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketua KPK Diminta Ditarik ke Polri, Pakar Hukum: Bisa Bola Api Panas untuk ICW

Seharusnya, para pegawai KPK atau pihak lain yang menyatakan manajemen KPK tidak pas harus menyampaikan argumentasi sebelum peraturan perundang-undangan disahkan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 27 Mei 2021  |  11:14 WIB
rnKetua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. - Antara\r\n
rnKetua KPK Firli Bahuri menyampaikan keterangan pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). KPK menetapkan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi mengingatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar berhati-hati terkait manuver yang dilakukan dan meminta kapolri untuk menarik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali ke instansi Polri.

"Mulai dari tuduhan dendam pegawai tertentu atau kekuatan besar di belakang ini, menurut saya sepanjang belum bisa dibuktikan sebaiknya jangan diungkapkan," kata Andi Sandi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Menurut dia, dengan melontarkan berbagai isu miring bisa menjadi bumerang lantaran tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Jika manuver-manuver tersebut terus dilakukan bisa menjadi bola api panas yang bakal membakar orang-orang itu sendiri, karena tidak mampu membuktikannya, katanya.

"Kenapa saya katakan itu, karena bisa "fire back". Artinya, ini kemudian bisa menyerang orang-orang yang menyatakan itu kalau tidak bisa membuktikan," ujarnya.

Pada sisi lain, tidak ada satu pun orang yang tak ingin melakukan pemberantasan korupsi, sehingga argumentasi mengenai adanya manajemen yang tidak baik dalam upaya pemberantasan korupsi disebut mengada-ada.

"Satu argumen saya, tidak ada orang yang berpikir nalar tidak ingin Indonesia bebas korupsi. Cuma caranya untuk mengelola manajemen, mengelola tentang pemberantasan korupsi, jangan kita katakan sekarang ini peraturannya tidak benar. Itu tidak bisa membantu pemberantasan korupsi," kata dia lagi.

Seharusnya, para pegawai KPK atau pihak lain yang menyatakan manajemen KPK tidak pas harus menyampaikan argumentasi sebelum peraturan perundang-undangan disahkan.

"Kalau itu dinyatakan itu tidak pas, ubah dulu baru lakukan tindakan. Kalau sekarang mereka bertindak di luar peraturan perundang-undangan, pertanyaan saya, KPK ini lembaga negara atau swasta," ujarnya pula.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK icw Firli Bahuri

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top