Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wakil Ketua Komisi IX DPR Minta Polisi Dalami Kasus Vaksin Ilegal

Kasus jual-beli vaksin ilegal ini juga merupakan pelajaran serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program vaksinasi.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 25 Mei 2021  |  13:57 WIB
Ilustrasi - Vaksin Covid-19.  - ANTARA
Ilustrasi - Vaksin Covid-19. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Aparat kepolisian diminta untuk mendalami kasus jual beli vaksin ilegal yang dilaporkan terjadi di Jakarta dan Medan.

Hal itu diminta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Menurutnya, polisi mesti mengetahui celah-celah yang dimanfaatkan para pelaku untuk melakukan perbuatan yang mencederai semangat bangsa.

"Aparat hukum harus meneliti betul bagaimana tata kelola pengadaan, distribusi, dan penggunaan vaksin di lapangan yang melibatkan sekian banyak pihak ini itu bocornya ada di mana, terutama kasus di Medan dan Jakarta," kata Melki, seperti dilansir laman resmi DPR, Selasa (25/5/2021).

Politikus Fraksi Partai Golkar ini mengatakan bahwa hal itu harus diketahui guna mencegah terjadinya peristiwa serupa di tempat lain yang akan membahayakan program vaksinasi nasional.

Melki menuturkan, kasus jual-beli vaksin ilegal ini juga merupakan pelajaran serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program vaksinasi. Dia mengatakan seluruh pihak yang terlibat mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga penggunaan vaksin di lapangan mesti terus diawasi.

"Jadi semua pihak yang terlibat ini betul-betul harus dicek kinerjanya dan dokumentasi di lapangan, sehingga betul-betul tidak ada lagi celah bagi penyimpangan semacam ini," ujarnya.

Dia juga mendorong aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku sebagai efek jera agar tidak ada lagi pihak-pihak yang bermain dalam program vaksinasi nasional.

"Dalam hal ini bagaimana memperjualbelikan vaksin yang seharusnya diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat ini justru malah diperjualbelikan kepada masyarakat luas," tutupnya.

Melki menegaskan, temuan ini harus menjadi bahan evaluasi dari semua pihak, sistem pengadaan dan distribusi vaksin perlu dibuat dengan tegas sehingga tidak ada cela bagi pemain di pengadaan vaksin hingga pelaksanaan vaksinasi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr vaksinasi Vaksin Covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top