Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Covid-19 RI Tembus 1,7 Juta, DPR Desak Pemerintah Pacu Vaksinasi

DPR menilai persoalan kenaikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sangat serius.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 08 Mei 2021  |  19:14 WIB
Ilustrasi petugas kesehatan mempersiapkan vaksin Covid-19. - Antara
Ilustrasi petugas kesehatan mempersiapkan vaksin Covid-19. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 mengingat jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Muhamin menyatakan berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus Covid-19 di Indonesia sudah menembus angka 1,7 juta kasus.

Gus AMI demikian sapaan akrabnya, menyatakan persoalan kenaikan jumlah kasus Covid-19 tersebut sangat serius. Sehingga, dia mengimbau masyarakat untuk benar-benar tidak lengah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kasus 1,7 juta bukan angka yang kecil. Apalagi, korban meninggal dunia akibat Covid-19 sudah mencapai 46.663 jiwa Kalau saat ini Pemerintah melarang mudik, ya aturan itu harus kita taati bersama untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi. Jangan sampai apa yang terjadi di India yang disebut tsunami Covid-19 gelombang kedua, juga terjadi di negeri ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/5/2021).

Ketua Timwas Pelaksana Penanganan Bencana Covid-19 DPR RI ini juga menyambut baik rencana pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi gotong royong untuk pekerja swasta usai Lebaran nantinya atau tepatnya pada 17 Mei 2021.

Seperti diketahui, sekitar 8,6 juta pekerja sudah terdaftar sebagai penerima vaksin gotong royong. 

Terkait hal tersebut, legislator dapil Jawa Timur VIII itu menegaskan DPR mendorong Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19 meminta perusahaan untuk mulai mensosialisasikan kepada pegawainya mengenai mekanisme vaksinasi gotong royong sehingga para pekerja tidak kebingungan ataupun misinformasi.

Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada perusahaan yang membebankan pekerja dengan biaya vaksin karena pemerintah telah menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses vaksin Covid-19 secara gratis.

“Kemenkes harus melakukan verifikasi dan validasi data penerima vaksin agar tidak ada data ganda atau pekerja yang sudah mendapatkan vaksin masuk ke dalam daftar penerima vaksin gotong royong. Sehingga, upaya pemerintah mempercepat terbentuknya herd immunity dapat segera terealisasi,” ungkapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

vaksinasi Virus Corona Covid-19 Vaksin Covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top