Bisnis.com, JAKARTA – Sebagiaan besar masyarakat Indonesia merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, khususnya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.
Hal tersebut berdasarkan hasil survei Lembaga Pusat Polling (Puspoll) Indonesia. Dari 1.600 responden, sebesar 71,4 persen di antaranya menjawab puas terhadap kinerja Jokowi-Amin secara umum.
“Walaupun di tengah krisis yang kita alami, ternyata tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi cukup tinggi. Bahkan di survei kita kali ini sampai pada level 71,4 persen,” ujar Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam rilis survei, Jumat (7/5/2021).
Sementara itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin khususnya pada penanganan pandemi Covid-19 sebesar 66,5 persen. 10,8 persen responden menyatakan sangat puas, kemudian 55,7 persen menjawab cukup puas. Sedangkan 30,6 persen menjawab tidak puas terhadap penanggulangan Covid-19.
Selain itu, Puspoll membagi klaster beberapa wilayah responden menjadi Wilayah Sumatera, Wilayah DKI Jakarta-Banten, Wilayah Jawa Barat, Wilayah Jawa Tengah-DIY, Wilayah Kalimantan, Wilayah Bali, NTT, dan NTB, Wilayah Sulawesi, serta Wilayah Maluku dan Papua.
Menurut wilayah, responden dari masyarakat Jateng memiliki tingkat kepusan tertinggi terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi.
“Dari sekitar 66,5 persen, itu 77 persen di antaranya adalah penilaian dari Jawa Tengah,” jelas Muslimin.
Sementara itu, Muslimin menyebut di Maluku dan Papua, tingkat kepuasan kombinasi dari kedua daerah di bawah rata-rata. Di wilayah tersebut, hanya terdapat 55 persen yang menjawab puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.
Tidak hanya terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintah, survei ini juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat terhadap perbaikan ekonomi dalam satu tahun ke depan sebesar 65,3 persen.
Di sisi kesediaan untuk divaksin, sebagian besar publik menjawab bersedia. Sebanyak 59,2 persen dari responden menjawab bersedia untuk divaksin. Sementara itu, masih ada sebanyak 35,6 persen yang menolak untuk divaksin.
Lalu, hampir setengah dari masyarakat menolak kebijakan pelarangan mudik. Sebanyak 49,9 persen masyarakat menolak atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk melarang kegiatan mudik tahun ini.
"Bahkan, 20,3 persen dari responden yang tidak setuju juga menjawab nekat untuk tetap mudik meskipun dilarang oleh pemerintah," ujarnya.
Namun, 40 persen responden menerima atau patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam melarang mudik. Sedangkan 28,1 persen menjawab tidak akan mudik karena memang tidak memiliki kampung halaman.
Adapun, survei tersebut dilakukan terhadap 1.600 responden dengan margin error 2,45 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Secara metodologi, Puspoll mengambil sampel di seluruh provinsi secara proporsional. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk dalam satu provinsi, maka respondennya semakin banyak.
