Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyerukan agar negara anggotanya membuat perjanjian internasional tentang bagaimana memastikan akses yang lebih setara atas vaksin Covid-19 di tengah kebuntuan pembahasan soal hak paten atas vaksin.
"Bagaiman cara WTO menangani masalah ini sangat penting," kata Dirjen WTO, Ngozi Okonjo-Iweala kepada perwakilan negara yang mengambil bagian dalam pertemuan Majelis Umum WTO.
Lembaga itu merupakan pembuat keputusan utama organisasi tersebut.
"Kita perlu memiliki rasa urgensi tentang bagaimana kita menghadapi Covid-19 karena dunia sedang menonton," katanya seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (6/5/2021).
Dia mengharapkan akses yang adil atas vaksin untuk memerangi pandemi merupakan masalah moral dan ekonomi negara.
Badan perdagangan global itu selama berbulan-bulan menghadapi seruan yang dipimpin oleh India dan Afrika Selatan untuk sementara waktu menghapus perlindungan kekayaan intelektual vaksin Covid-19.
Baca Juga
Langkah itu akan membantu meningkatkan produksi di negara-negara berkembang yang sejauh ini menerima suntikan yang jauh lebih sedikit, katanya.
Okonjo-Iweala, menjadi wanita pertama dan orang Afrika pertama yang memimpin WTO pada 1 Maret, mengatakan bahwa semua negara perlu menyetujui jalur bersama yang akan membantu menyelesaikan masalah ketidaksetaraan akses ke vaksin.
“Kebijakan vaksin adalah kebijakan ekonomi karena pemulihan ekonomi global tidak dapat dipertahankan kecuali kita menemukan cara untuk mendapatkan akses yang adil terhadap vaksin, terapi, dan diagnostik,” katanya.
Sementara itu, posisi tentang penghilangan hak paten tetap terbagi, kata juru bicara WTO Keith Rockwell kepada wartawan.
"Semua pihak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan efisiensi serta pemerataan proses distribusi," ujar Keith.
Dikatakan, lebih dari 40 perwakilan negara yang berbicara dalam pertemuan tersebut sepakat "bahwa vaksin tidak mencukupi akibat semakin berkembangnya dunia."
