Bisnis.com, JAKARTA - Warga negara dan penduduk Australia yang telah berada di India dalam waktu 14 hari sejak tanggal mereka berencana untuk pulang akan dilarang memasuki Australia mulai Senin (3 Mei) dan mereka yang tidak patuh akan menghadapi denda dan penjara, kata pejabat pemerintah.
Penetapan keadaan darurat sementara, yang dikeluarkan Jumat malam, adalah pertama kalinya Australia menetapkan sebagai tindak pidana bagi warganya untuk pulang.
Langkah tersebut adalah bagian dari langkah-langkah ketat untuk menghentikan pelancong ke Australia dari negara terpadat kedua di dunia karena menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dan kematian.
Pembatasan mulai berlaku mulai 3 Mei dan melanggar larangan berisiko terkena hukuman sipil dan hukuman penjara hingga lima tahun, kata Menteri Kesehatan Greg Hunt dalam sebuah pernyataan.
"Pemerintah tidak mengambil keputusan ini dengan mudah," kata Hunt dilansir dari Channel News Asia.
"Namun, sangat penting integritas sistem kesehatan publik dan karantina Australia dilindungi dan jumlah kasus COVID-19 di fasilitas karantina dikurangi ke tingkat yang dapat dikelola. "
Pemerintah akan mempertimbangkan kembali pembatasan pada 15 Mei.
Jumlah kematian akibat virus corona di India melewati 200.000 minggu ini, dan kasus mendekati 19 juta - hampir 8 juta sejak Februari - karena strain baru yang ganas telah dikombinasikan dengan acara "penyebar super" seperti demonstrasi politik dan festival keagamaan.
Neela Janakiramanan, seorang ahli bedah Australia dengan keluarga di India mengatakan keputusan untuk "mengkriminalkan" warga Australia yang kembali dari India tidak proporsional dan terlalu menghukum.
"Orang India-Australia melihat ini sebagai kebijakan rasis karena kami diperlakukan berbeda dari orang-orang dari negara lain yang pernah mengalami gelombang infeksi serupa seperti AS, Inggris, dan Eropa. Sangat sulit untuk merasakan apa pun selain ditargetkan sebagai suku."
Kelompok hak asasi manusia juga menyuarakan kemarahan atas larangan tersebut, menyarankan fokus pemerintah seharusnya pada peningkatan sistem karantina, bukan pada hukuman.
"Ini adalah tanggapan yang keterlaluan. Warga Australia memiliki hak untuk kembali ke negara mereka sendiri," kata direktur Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson dalam sebuah pernyataan.
"Pemerintah harus mencari cara untuk dengan aman mengkarantina warga Australia yang kembali dari India, alih-alih memfokuskan upaya mereka pada hukuman penjara dan hukuman berat."
Australia, yang tidak memiliki transmisi komunitas, pada hari Selasa memberlakukan penangguhan sementara penerbangan langsung dari India untuk mencegah varian COVID-19 yang lebih ganas memasuki negara itu.
Namun, beberapa orang Australia, termasuk pemain kriket Adam Zampa dan Kane Richardson, kembali melalui Doha.
Tindakan itu telah menyebabkan lebih dari 9.000 warga Australia terdampar di India, 650 di antaranya terdaftar sebagai rentan, kata para pejabat.
Australia telah memberantas virus corona setelah menutup perbatasannya untuk non-warga negara dan penduduk tetap pada Maret 2020, mencatat hanya 29.800 kasus dan 910 kematian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
