Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah tengah mengupayakan pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia pada tahun ini.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Komisi VIII Selly Andriana Gantina di Cirebon.
Bersama pemerintah, DPR tengah merancang beberapa skema bila otoritas Arab Saudi memberikan lampu hijau bagi jemaah haji Indonesia.
"Beberapa skenario dilakukan, di antaranya protokol kesehatan yang sangat ketat," kata Selly, Senin (26/4/2021).
Selly mengatakan kalau pemerintah Arab Saudi mengizinkan jemaah dari Indonesia berangkat, biaya yang semula Rp35,2 juta menjadi Rp44,3 juta.
Biaya tambahan tersebut nantinya untuk keperluan karantina sebelum dan sesudah berangkat, hingga pemeriksaan Covid-19.
Penambahan biaya juga meliputi biaya tambahan makan selama pelaksanaan ibadah haji.
"Hal tersebut sedang kami perjuangkan. Terkait penambahan biaya pemberangkatan haji, kami berharap ditanggung oleh negara," kata Selly.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyampaikan saldo dana haji tahun 2020 mencapai Rp144,78 triliun, naik 16 persen dibanding tahun 2019 yang berjumlah Rp124,32 triliun.
Adapun, jumlah tahun 2019 itu meningkat 11 persen dari tahun 2018 sebesar Rp112,35 triliun.
"Nilai manfaat tahun 2020 sebesar Rp7,43 triliun atau naik 0,9 persen dari tahun 2019 sebesar Rp7,36 triliun. Tahun 2019 itu naik 29,2 persen dari 2018 sebesar Rp5,7 triliun," kata Anggito.
Anggito mengatakan minat umat Islam untuk berhaji tinggi. Pada masa pandemi Covid-19 sekali pun, jumlah pendaftar tetap banyak seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Uang yang kami kelola itu adalah uang umat. Tidak ada pemakaian tanpa persetujuan dari pemiliknya. Jadi Insya Allah uangnya aman," kata Anggito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
