Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu ikut bersuara terkait isu reshuffle kabinet Jokowi.
Rachland menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet itu menjadi urusan presiden.
"Kader Partai Demokrat tak perlu ikut bersuara siapa perlu diganti dalam reshuffle. Itu urusan Presiden," kata Rachland seperti dikutip dari akun Twitternya, Jumat (23/4/2021).
Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa beban dan risiko politik dari reshuffle kabinet ditanggung oleh presiden.
"Baik atau buruk hasilnya nanti di mata rakyat. Demokrat fokus saja perjuangkan kesejahteraan rakyat dan demokrasi," ujarnya.
Kader Partai Demokrat tak perlu ikut bersuara siapa perlu diganti dalam reshuffle. Itu urusan Presiden. Beban dan resiko politik reshuffle juga ditanggung Presiden, baik atau buruk hasilnya nanti di mata rakyat. Demokrat fokus saja perjuangkan kesejahteraan rakyat dan demokrasi.
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) April 23, 2021
Adapun, isu reshuffle kabinet mencuat setelah usul pemerintah membentuk Kementerian Investasi disetujui DPR. Selain itu, DPR juga menyetujui usul penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud.
Sejumlah pihak juga telah menyampaikan prediksi terkait nama-nama yang kemungkinan masuk dalam daftar reshuffle.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan Presiden Jokowi bakal mengocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Ngabalin beralasan Jokowi telah berembug dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu ihwal rencana reshuffle kabinet menyusul persetujuan DPR RI terkait usulan pemerintah untuk merobak sejumlah kementerian lewat sidang paripurna pekan lalu.
“Pasti ada reshuffle karena DPR telah menyetujui usulan yang telah disampaikan Pak Presiden lewat surat beliau tanggal 30 Maret kemarin tentang penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi,” kata Ngabalin melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Selasa (13/4/2021).
