Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pergantian atau reshuffle menteri di kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengemuka beberapa waktu terakhir.
Terkait wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga menilai bongkar pasang atau reshuffle kabinet menjadi hal yang wajar untuk dilakukan Presiden. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam reshuffle sebab menjadi kewenangan penuh Presiden Jokowi.
Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, isu reshuffle juga dapat dipahami mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung berbeda jauh dari kondisi saat awal-awal penyusunan menteri kabinet.
“Tidak ada yang salah dalam reshuffle. Justru kalau tidak ada reshuffle itu yang kita harus bertanya-tanya, terlebih dalam situasi seperti saat ini. Perkara orangnya siapa, monggo saja Pak Jokowi menunjuk, tidak ada yang keliru kalau mau berasal dari profesional boleh, jangan kita mendikotomikan. Apakah berasal dari orang politik, atau dari partai politik, atau profesional, silakan diuji langsung, monggo,” kata Eriko, seperti dilansir laman resmi DPR, Kamis (22/4/2021).
Eriko mengungkap bahwa sebelumya Presiden Jokowi memang telah bertemu dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun, pertemuan tersebut sebagai bagian silaturahmi selain membicarakan perombakan kabinet.
Mengenai pos kementerian yang bakal dirombak, Eriko memastikan hal itu belum diketahui oleh partai politik koalisi pemerintah. Pasalnya, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif yang hanya diketahui oleh Presiden.
Baca Juga
“Apakah sudah ada komunikasi soal siapa dan bagaimana, saya harus jujur menjawab, seminggu lebih yang lalu, beliau [Jokowi] bertemu dengan Ibu Ketua Umum kami. Tapi apakah sudah membicarakan itu, tentu pasti ada pembicaraan pembicaraan yang baik. Namanya antara Presiden ke-7 dengan Presiden ke-5, antara kakak beradik kalau kita katakan sebagai silaturahmi," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan pandemi Covid-19 telah sangat mengubah cara hidup masyarakat, bahkan sampai mengubah peradaban manusia. Dia pun berpendapat bahwa Presiden Jokowi telah memiliki rapor kinerja menterinya selama pandemi untuk kemudian menggantikannya dengan sosok yang siap bekerja dalam situasi yang tidak normal.
“Etika orang-orang yang dipilih dalam keadaan normal, terus dihadapkan pada situasi tidak normal, tantangannya berubah, permasalahannya berbeda, apakah kemudian manusia-manusia normal yang dipilih pada saat keadaan normal, itu bisa menyelesaikan situasi tidak normal,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, reshuffle menteri merupakan satu bentuk keniscayaan dari sistem politik presidensial dengan presiden mendapat wewenang penuh membentuk kabinet. Dia menilai reshuffle kali ini adalah bentuk penyelamatan visi misi Presiden dalam mencapai tujuan melayani rakyatnya.
“Presiden ini kan ingin menjalankan visi-misi pemerintahannya untuk mencapai tujuan pemerintahannya tentu dengan para pembantunya. Makanya dalam konstitusi kita disebutkan, bahwa menteri itu adalah pembantunya Presiden, jadi di dalam semua sistem kekuasaan, menteri adalah pembantu Presiden,” terangnya.
Misbakhun sendiri memandang bahwa Presiden telah memiliki tolok ukur ketika harus menentukan pergantian masa kerja para bawahannya. Menurutnya, saat ini merupakan momentum yang tepat sebab kinerja bawahannya sudah memiliki hasil dan nilai yang kemudian dapat menjadii bahan evaluasi.
