Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Moeldoko: Siapa yang Nekat Korupsi akan Disikat Tanpa Pandang Bulu

KSP Moeldoko menyatakan bahwa pencegahan korupsi merupakan komitmen kuat pemerintah.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 13 April 2021  |  11:10 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut sistem pencegahan korupsi kian diperkuat dari hulu ke hilir. Dia memastikan pelaku korupsi yang masih nekat akan disikat.

Pernyataan itu disampaikan Moeldoko saat peluncuran aksi pencegahan korupsi Stranas PK 2021 - 2022 secara virtual, Selasa (13/4/2021). Dia memastikan pemberantasan korupsi tidak akan pandang bulu.

"Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapapun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa pandang bulu," katanya, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, dia menyatakan bahwa pencegahan korupsi merupakan komitmen kuat pemerintah. Menurutnya, keberadaan Stranas PK menjadi panduan bergerak bagi pejabat pemerintah termasuk di daerah terkait pencegahan korupsi.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan 12 rencana aksi dan tiga fokus utama Stranas PK dalam pencegahan korupsi pada 2021 - 2022. Agenda ini disebut akan berorientasi output dan outcome.

Enam rencana aksi di antaranya yaitu pertama, percepatan perizinan dan tata ekspor impor. Kedua, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, Ketiga, Pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi.

Keempat, penguatan SPBE termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran. Kelima, penguatan pengendalian internal pemerintah. Keenam, penguatan integritas aparat penegak hukum.

"Bersama enam aksi lain yang berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil. Ini menjadi titik berat kita ke depan," tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi moeldoko
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top