Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses penghitungan besaran dan jumlah kuota rokok dan minuman beralkohol.
Hal itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Wilayah Kabupaten Bintan, Tahun 2016-2018.
Dari sejumlah saksi yang diperiksa penyidik, lembaga antirasuah juga mendalami dugaan adanya penerimaan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait.
"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan proses penghitungan besaran dan jumlah kuota rokok dan minuman beralkohol dan dugaan adanya penerimaan sejumlah uang karena pemberian kuota dimaksud kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (6/4/2021).
Hal tersebut didalami dari para saksi yakni Staf Bidang Disperindag dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan dan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bintan Alfeni Harmi; Anggota (2) Bidang Pelayanan Terpadu BP Bintan Yurioskandar.
Saksi lainnya adalah Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Kabupaten Bintan/ajudan Bupati Bintan periode 2016-2021 Rizki Bintani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Bintan Kepala BP Bintan 2011-2016 Mardhiah, dan pensiunan PNS Restauli.
Baca Juga
KPK membuka penyidikan baru kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.
Hal ini dikonfirmasi oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (25/2/2021).
"Bahwa benar, KPK saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018," kata Ali.
Dengan dimulainya penyidikan, berarti sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Ali masih belum memerinci siapa saja pihak yang terjerat dalam kasus ini.
Saat ini, pimpinan KPK memiliki kebijakan bahwa tersangka baru dipublikasikan identitasnya setelah yang bersangkutan ditahan.
"Kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka," ucap Ali.
Ali memastikan pada waktunya KPK akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat bukti, dan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya.
