Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ketegangan Seputar Xinjiang Memanas, China Sanksi Warga AS & Kanada

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada anggota parlemen Kanada dan anggota USCIRF dari AS.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 28 Maret 2021  |  00:56 WIB
Beberapa pekerja berjalan di luar pagar lokasi yang secara resmi disebut sebagai pusat edukasi vokasional di Dabancheng, Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur, China, Selasa (4/9/2018). - Reuters/Thomas Peter
Beberapa pekerja berjalan di luar pagar lokasi yang secara resmi disebut sebagai pusat edukasi vokasional di Dabancheng, Xinjiang, Wilayah Otonomi Uighur, China, Selasa (4/9/2018). - Reuters/Thomas Peter

Bisnis.com, JAKARTA – Ketegangan atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di China memburuk. Beijing kini mengumumkan sanksi balasan terhadap individu dan perusahaan asal Amerika Serikat dan Kanada.

Ketegangan kembali berkobar menyusul laporan penggunaan kerja paksa untuk memanen kapas di provinsi Xinjiang. Tuduhan tersebut terus dibantah oleh China dan dianggap sebagai kebohongan bermotif politik.

Toko Hennes & Mauritz AB di beberapa bagian China ditutup oleh pemiliknya setelah komentar peritel asal Swedia mengenai Xinjiang memicu gerakan boikot bawah tanah. Merek Jepang Muji dan Uniqlo terlibat dalam perselisihan pekan ini, sementara saham Nike Inc. yang berbasis di Oregon anjlok karena investor khawatir dengan potensi dampaknya pada bisnis China.

Pada Sabtu (27/3/2021), Kementerian Luar Negeri China mengumumkan sanksi yang menargetkan anggota parlemen dan komite parlemen hak asasi manusia Kanada, serta kepala Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, yang dikenal sebagai USCIRF. Awal pekan ini, komisi tersebut memuji sanksi terkoordinasi terhadap pejabat China oleh AS, Kanada, dan negara-negara Eropa atas perlakuan China terhadap minoritas etnis Uighur di Xinjiang.

Kementerian Lua Negeri Cina menyatakan tindakan pemerintah tersebut diambil sebagai tanggapan atas sanksi AS dan Kanada yang diumumkan pekan lalu berdasarkan rumor dan disinformasi.

“Pemerintah China bertekad tegas untuk menjaga kedaulatan nasional, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan mendesak pihak terkait untuk memahami dengan jelas situasi dan memperbaiki kesalahan mereka," demikian pernyataan Kementerian di situs resminya, seperti dikutip Bloomberg, Sabtu (27/3/2021).

Kontroversi Xinjiang menambah kebuntuan yang lebih luas antara China dan AS dan sekutunya yang berakar di bawah pemerintahan Donald Trump dan yang semakin keras di bawah Biden.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahkan menggambarkan China sebagai ujian geopolitik terbesar di dunia.

China memberi sanksi kepada politisi Eropa dan sebuah lembaga think-tank pekan ini, termasuk seorang warga Jerman dan seorang anggota Parlemen Eropa dari Prancis dan mantan pemimpin Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris.

Sanksi terbaru yang diumumkan menargetkan Ketua USCIRF Gayle Manchin, yang merupakan istri dari Senator Demokrat Joe Manchin; Wakil Ketua USCIRF Tony Perkins; Anggota parlemen Kanada Michael Chong; dan Subkomite Parlemen Kanada untuk Hak Asasi Manusia Internasional.

"Mereka harus menghentikan manipulasi politik pada masalah terkait Xinjiang, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dalam bentuk apa pun, dan menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh ke jalur yang salah. Jika tidak, jari mereka akan terbakar,” kata Kementerian Luar Negeri China.

Yang bersangkutan dilarang memasuki China, Hong Kong dan Makau, sedangkan warga dan institusi China dilarang berbisnis dengan mereka atau melakukan pertukaran.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat kanada xinjiang
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top