Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI mendorong penjajakan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia, khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19 termasuk dalam hal vaksin Covid-19.
Saat ini, Rusia sudah memproduksi dan menggunakan tiga jenis vaksin yaitu Sputnik V, EpiVacCorona, dan CoviVac.
Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Parlemen Indonesia-Rusia Adies Kadir mengatakan, penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia dinilai penting dalam kerangka kerja sama, khususnya terkait penanganan pandemi dan vaksin Covid-19.
Adies menyatakan Rusia juga tengah berupaya untuk menawarkan vaksin Covid-19 yang mereka produksi yaitu Sputnik V.
“Terkait diplomasi vaksin, sekarang ini sedang dilakukan penjajakan untuk menawarkan vaksin mereka yaitu Sputnik V, karena mereka sempat menyampaikan bahwa (vaksin) mereka yang pertama diakui oleh WHO. Nanti kita akan menanyakan kepada rekan-rekan di Komisi IX dan pemerintah, sejauh mana pembicaraan-pembicaraan terkait kerja sama vaksin dengan pihak Rusia," kata Adies seperti dikutip dalam situs resmi DPR, Kamis (25/3/2021).
Adies menambahkan, memasuki usia ke-71 tahun hubungan diplomasi Indonesia dengan Rusia, Parlemen Indonesia bermaksud untuk kembali menjalin komunikasi yang sempat terkendala saat pandemi.
Meski demikian, dia menyatakan hubungan antar-pemerintah kedua negara masih terus berjalan di berbagai sektor. Tidak hanya sektor politik, hukum, budaya, ekonomi, pendidikan, hingga pertukaran pelajar, serta business to business.
Sementara itu, Duta Besar Rusia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi negaranya sedang dalam proses mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Berdasarkan data yang disampaikannya, vaksin tersebut memiliki efikasi 91,6 persen dan telah disetujui di berbagai negara muslim seperti Mesir, Tunisia, Armenia, Iran, Armendia, UEA, Pakistan dan Palestina.
"Sudah terbukti bahwa vaksin tersebut sangat aman, salah satu yang paling murah dan sangat efektif," kata Dubes Lyudmila yang telah bertugas di Indonesia sejak tahun 2018 itu.
Lebih lanjut, dia juga mendukung posisi Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan vaksin tidak boleh untuk dipolitisasi, sehingga semua negara baik kecil maupun besar harus mempunyai akses yang sama terhadap vaksin.
"Kami berharap vaksin tersebut segera mendapat izin BPOM dan masuk dalam program vaksinasi gotong-royong," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan persiapan pemerintah masih dalam tahap pemilihan vaksin yang akan digunakan untuk program vaksinasi gotong royong. Seiring dengan upaya pengadaan yang masih dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero) dengan sejumlah produsen.
"Dalam persiapannya, saat ini kami masih dalam proses pemilihan vaksin. Mencari vaksin, yang mana nantinya akan dipakai. Ada beberapa yang sudah diusulkan, yakni Sinopharm atau Sputnik," ujar Arya ketika dihubungi Bisnis.com, Kamis (25/3/2021).
Namun, dia menyatakan Kementerian BUMN saat ini masih menunggu beberapa hal lain, di antaranya ketentuan mengenai perizinan penggunaan vaksin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
