Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bantah Mahfud MD, KPK Tak Pernah Halangi Tim Pemburu Koruptor Kejagung

Polri dan kejaksaan adalah saudara dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 18 Maret 2021  |  14:46 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggola dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Senin (11/1/2021). - Antara
Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggola dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Senin (11/1/2021). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan bahwa KPK tidak pernah menghambat kinerja lembaga penegak hukum lainnya.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa menolak kehadiran Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tidak ada penghambatan apapun dari KPK untuk menghambat penegak hukum lainnya, Polri dan kejaksaan adalah saudara seiring dengan menegakkan hukum tipikor. Sukses polri dan kejaksaan adalah sukses juga KPK begitupun sebaliknya," kata Ghufron, Kamis (18/3/2021).

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengungkap bahwa ada institusi penegak hukum yang menolak kehadiran Tim Pemburu Koruptor Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa institusi yang tidak mendukung penuh kehadiran Tim Pemburu Koruptor Kejagung itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga sampai saat ini Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Tim Pemburu Koruptor di luar negeri itu belum juga diteken oleh Mahfud MD. 

Menurut Mahfud, KPK berpandangan bahwa Tim Pemburu Koruptor itu bisa tumpang-tindih dengan tugas penegak hukum reguler, sehingga dinilai tidak efektif. 

"Sebenarnya ada banyak yang tidak setuju dengan Tim Pemburu Koruptor ini. KPK juga tidak setuju, karena memburu koruptor ini bisa jadi tumpang-tindih dengan pekerjaan rutin seperti biasanya," tuturnya di Kejagung, Senin (15/3/2021). 

Menurut Mahfud, Pemerintah Pusat sampai kini masih melakukan pembahasan perlu atau tidak kehadiran Tim Pemburu Koruptor yang biasanya diketuai oleh Wakil Jaksa Agung. 

"SK Tim Pemburu Koruptor itu masih dibahas oleh Sekretariat Negara," katanya.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top