Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Komisi IX DPR Desak Kemnaker Tingkatkan Perlindungan Pekerja Migran

Hal itu terungkap dalam RDP Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BP2MI, Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan PMO Kartu Pra Kerja, Selasa (16/2/2021). 
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 17 Maret 2021  |  19:16 WIB
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) terdampak perpanjangan masa
Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) terdampak perpanjangan masa "Lockdown" di Malaysia tiba di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Jumat (27/3/2020). Sebanyak 64 WNI dari Malaysia tiba di Dumai setelah melakukan transit lewat Tanjung Balai Karimun Kepri akibat terdampak perpanjangan masa Lockdown hingga 14 April 2020 terkait pandemi wabah COVID-19 di negara tersebut. - ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sinergitas dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI), BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemulangan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI).

Langkah itu dinilai harus dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam RDP Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan PMO Kartu Pra Kerja, Selasa (16/2/2021). 

Dia meminta pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepulangan PMI yang bermasalah di masa pandemi Covid-19, termasuk memfasilitasi pemulihan ekonomi purna-PMI.

"Pemerintah perlu mencari solusi terkait berbagai permasalahan yang terjadi pada PMI dimasa pandemi Covid-19," ujarnya dalam RDP tersebut.

Lebih lanjut, Komisi IX pun mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan dari unsur PMI dan melakukan terobosan baru dalam jaminan sosial tenaga kerja yang dapat menjawab berbagi tantangan aktual dunia kerja. 

Selain itu, Felly juga meminta agar Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat luas, terutama tentang cara mendapatkan kepesertaan, manfaat dan pelatihan pelatihan yang disediakan.

"Dan untuk mengurangi PMI nonprosedural pemerintah perlu mencari negara penempatan dan membentuk UPT BP2MI di daerah basis PMI berkoodinasi dengan Kemenaker, dan Kementerian PAN-RB," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr bpjs ketenagakerjaan pekerja migran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia - BP2MI
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top