Bisnis.com, JAKARTA - Kepala pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rafael Grossi mengatakan, pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan Iran untuk melanjutkan verifikasi "yang diperlukan" dan kegiatan pemantauan hingga tiga bulan, tetapi lebih sedikit akses dan tidak ada lagi inspeksi mendadak mulai Selasa (23/2/2021).
Berbicara kepada wartawan di Wina setelah kembali dari Teheran, kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi mengatakan, pembicaraannya dengan para pejabat Iran telah membuahkan "hasil yang baik dan masuk akal" yang "menyelamatkan situasi untuk saat ini".
“Kami mencapai pemahaman teknis bilateral sementara di mana badan tersebut akan melanjutkan kegiatan verifikasi dan pemantauan yang diperlukan untuk jangka waktu hingga tiga bulan,” kata Grossi seperti dikutip Aljazeera.com, Senin (22/2/2021).
Kunjungan Grossi dilakukan sebelum batas waktu 23 Februari yang ditetapkan oleh parlemen Iran bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang baru untuk mencabut sanksi yang melumpuhkan yang dijatuhkan oleh pendahulunya. Presiden Donald Trump sebelumnya menjatuhkan sanksi, sehingga Teheran menghentikan inspeksi IAEA.
Kepala IAEA tersebut berhati-hati untuk mengatakan bahwa masih akan ada jumlah inspektur yang sama ke Iran, tetapi akan ada “hal-hal yang merugikan pihaknya”.
Dia tidak memberi banyak rincian, tetapi Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif sebelumnya mengatakan kesepakatan itu termasuk memblokir IAEA dari mengakses rekaman kamera di situs nuklirnya.
Grossi mengatakan kepada wartawan, bahwa undang-undang yang disahkan oleh parlemen Iran akan diterapkan, yang berarti Protokol Tambahan yang memungkinkan IAEA untuk melakukan inspeksi mendadak akan ditangguhkan.
“Namun demikian, kami memutuskan untuk pergi ke sana dan menyepakati kesepakatan bilateral yang spesifik… yang akan memungkinkan kami untuk menjembatani periode ini dengan cara terbaik tanpa kehilangan kapasitas pemantauan dan verifikasi yang diperlukan,” katanya.
Selama berminggu-minggu, kedua negara berada pada kebuntuan tentang upaya untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang membuat Iran setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
