Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak angkat bicara terkait transparansi pemerintah provinsi DKI mengenai titik-titik banjir di wilayah Ibu Kota.
Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui alasan di balik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, dia berasumsi bahwa jumlah titik banjir di Ibu Kota bertambah dan tidak tertangani sehingga informasinya tidak diperbarui dan dibuka kepada publik.
Kebijakan berbeda, jelas dia, akan diambil gubernur bila informasi yang ada menguntungkan Gubernur Anies. Dia mencontohkan publikasi masif yang dilakukan Anies ketika mendapatkan penghargaan.
"Kalau ada yang baik, walau bukan hasil kerjanya, akan di-blow up seakan berhasil. Lihat saja pamer medali yang kurang menyentuh apa yang dialami masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).
Gilbert menilai kebijakan pemprov itu justru memberikan kesan telah menutupi informasi yang cenderung memburuk dan ketidakmampuan mengatasi banjir. Menurutnya, itu bukan sikap pemerintahan yang baik. S
"Seharusnya keterbukaan terhadap masalah juga bagian dari transparansi, good governance. Data Covid-19 juga sangat mengganggu karena duplikasi tanpa data cleansing. Semua dikerjakan kesannya bukan based on data, tapi tiba masa tiba akal," ujarnya.
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, banjir melanda beberapa wilayah di DKI Jakarta sejak Jumat pagi (19/2/2021). Air banjir menggenangi perumahan hingga kampung lantaran derasnya curah hujan yang mengguyur Ibu Kota sejak dini hari.
Berdasarkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI) setidaknya terdapat 13 RW yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat yang terendam banjir.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan ketat dan memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan, baik di posko pengungsian banjir maupun tempat pengungsian informal.
“Siagakan pos pengungsi yang mematuhi protokol kesehatan dengan sepenuhnya. Pengungsi menghadapi beban ganda, banjir dan resiko terpapar Covid-19 selama di pengungsian,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan dalam keterangan resmi, Jumat (19/2/2021).
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
