Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun lalu merilis Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi No. 5/2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Dalam aturan tersebut disampaikan bahwa tujuan bantuan ini untuk memberikan dukungan pembiayaan program link and match atau ’pernikahan’ antara SMK dan DUDI.
Terdapat tujuh kegiatan yang terkait dengan hal itu, yakni pengembangan kerja sama SMK dengan DUDI, penyelarasan kurikulum berbasis industri (termasuk penerapan project based learning), pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis industri (termasuk penerapan project based learning), pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru industri di sekolah, penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis industri, pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) siswa di industri, dan proses penyerapan lulusan di industri.
SMK terus didorong untuk menjadi salah satu lembaga yang mampu memasok tenaga kerja siap pakai di dunia industri. Investasi yang terus masuk ke Indonesia membutuhkan tenaga kerja terampil dan siap ditempatkan di berbagai lokasi industri.
| Baca Juga : Mencocokkan Kembali Program Vokasi Pascapandemi |
|---|
Dalam kurun waktu cukup panjang, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat SMK di Indonesia. Pada 2016 dirilis Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2016 yang mengatur revitalisasi SMK. Inpres yang ditujukan untuk 12 menteri, 1 lembaga pemerintah nonkementerian, dan 34 gubernur. Presiden ingin agar semua lembaga di pusat maupun daerah mengawal langsung revitalisasi SMK.
Namun SMK di Indonesia masih mengalami berbagai situasi problematis. Membangun SMK yang berkualitas memang bukan perkara mudah. Guru yang berkualitas, sarana prasarana memadai termasuk teknologi yang terbaru, dan jejaring dengan industri merupakan keniscayaan yang harus dimiliki SMK.
Dari temuan penelitian kami, pengembangan vokasi di Indonesia memiliki persoalan yang begitu kompleks mulai dari paradigma, regulasi, sinergi, dan implementasi (Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2018).
Dari sisi penyerapan lapangan kerja, berdasarkan data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK paling tinggi dibanding dengan tingkat pendidikan lain, yaitu 13,35 persen, meningkat dibanding dengan Agustus 2019 (10,36 persen). Apalagi pandemi sangat berdampak pada situasi ketenagakerjaan saat ini.
Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) usia kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang) dan bukan angkatan kerja karena Covid-19 (0,76 juta orang). Lainnya, tidak bekerja karena Covid-19 (1,77 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 24,03 juta orang (BPS, 2020).
Pada kondisi ini tentu SMK harus bersiasat, karena situasi pandemi menyebabkan pembelajaran tidak dapat optimal. Untuk SMK yang membutuhkan praktik secara langsung, kondisi ini tentu lebih sulit dilakukan. Laporan ILO, World Bank dan UNESCO (2021) bertajuk Skills Development in the Ttime of Covid-19: Taking Stock of the Initial Responses in Technical and Vocational Education and Training memaparkan tentang kondisi pendidikan vokasi di masa pandemi.
Secara umum laporan tersebut menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan vokasi di seluruh dunia, yaitu kurangnya infrastruktur umum dan teknologi, kurangnya platform pembelajaran jarak jauh yang efektif dan mudah digunakan, kurangnya kapasitas staf untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, dan kendala sumber daya keuangan.
Dalam situasi normal saja beragam persoalan sudah menghadang pelaksanaan pendidikan vokasi di Indonesia. Penutupan sekolah akibat pandemi merupakan kesulitan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Akhirnya, adaptasi dan transformasi SMK di masa pandemi sangat berbasis kapital atau sumber daya dimiliki.
Dengan situasi lapangan pekerjaan yang semakin terbatas, khususnya di bidang industri, apakah rencana ‘pernikahan’ dengan industri dapat berjalan efektif? Apakah pemerintah tidak berencana lebih mengintensifkan relasi SMK dengan konteks lokal, atau jika menggunakan istilah pemerintah, ‘menikahkan’ SMK dengan berbagai potensi lokal yang ada di daerah? Bila menggantungkan pada industri di situasi pandemi ini tentu akan lebih sulit direalisasikan.
Melihat kondisi tersebut, perlu ada pergeseran paradigma penyiapan SMK untuk kebutuhan industri menjadi penyiapan tenaga kerja maupun wirausahawan di level lokal atau daerah. Kemdikbud dalam beberapa rilis dokumen sesungguhnya sudah memberikan perhatian terhadap pentingnya pendidikan di SMK di arahkan kepada konteks lokal.
Dalam Turbulensi Pendidikan Vokasi di Era Disrupsi 4.0 yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2019) disebut bahwa Direktorat Pembinaan SMK melakukan intervensi prioritas terhadap sektor-sektor yang dinilai potensial untuk dikembangkan, khususnya yang merupakan sumber daya lokal yang dimiliki daerah seperti bidang pariwisata, kemaritiman, pertanian, energi dan pertambangan, seni industri kreatif dan teknologi rekayasa.
Di dalamnya SMK didorong untuk memiliki produk teaching factory yang mampu dipasarkan secara nasional dan internasional, sehingga memiliki keunggulan khas yang mengakomodasi kearifan lokal. Hal ini tentu menjadi tantangan yang perlu diwujudkan.
