Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Epidemiolog UGM: Covid-19 Terkendali pada 17 Agustus, Asalkan...

Pengendalian Covid-19 dinilai lebih efektif apabila pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat berdasarkan kesatuan wilayah epidemiologi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 17 Februari 2021  |  16:35 WIB
Ilustrasi - Sel virus Corona
Ilustrasi - Sel virus Corona

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kondisi wabah Covid-19 di Indonesia bisa saja terkendali pada 17 Agustus mendatang. Hal itu bisa terjadi asalkan sejumlah syaratnya bisa dipenuhi pemerintah.

Demikian ditegaskan Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada Riris Andono Ahmad.

Ia menilai target Covid-19 di Tanah Air terkendali pada 17 Agustus bisa tercapai jika disertai perubahan intervensi penanganan.

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan target kondisi Covid-19 terkendali pada perayaan HUT Kemerdekaan RI mendatang.

"Mungkin [terealisasi], tetapi tidak dengan kebijakan dan implementasi intervensi yang sekarang dilakukan," kata Riris Andono saat dihubungi Antara di Yogyakarta, Rabu (17/2/2021).

Menurut Riris, pengendalian Covid-19 lebih efektif apabila pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat berdasarkan kesatuan wilayah epidemiologi.

PSBB berbasis wilayah epidemiologi itu, kata dia, minimal dilakukan per kabupaten.

"Minimal per kabupaten. Kalau Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya Yogyakarta, Sleman, dan Bantul itu satu kesatuan epidemiologi," kata Riris.

Kalaupun saat ini diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), lanjut dia, cakupannya harus berbasis satuan wilayah epidemiologi, bukan secara mikro atau berbasis RT/RW.

"Kalau mau membuat PPKM ya harusnya dalam satuan epidemiologi karena di situlah penularan terjadi, tidak pada level RT. Kan orang mobilitasnya tidak dalam lingkungan RT saja," lanjut Riris.

Penyusunan peta zona risiko penularan Covid-19 berbasis RT dalam PPKM mikro, juga tidak memiliki dasar ilmiah.

Menurut Riris, penentuan zonasi pada PPKM mikro hanya berdasar pada jumlah bangunan atau rumah yang terdapat kasus Covid-19, bukan jumlah kasusnya.

Dalam pelaksanaan PPKM mikro, RT/RW disebut masuk zona kuning apabila ditemukan 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam seminggu terakhir.

Zona oranye berlaku apabila ada 6 hingga 10 rumah terdapat kasus positif, dan zona merah apabila lebih dari 10 rumah terdapat kasus positif dalam satu RT selama seminggu terakhir.

Menurut Riris, apabila dalam tiga rumah ditemukan kasus Covid-19, sementara masing-masing rumah berisi empat orang anggota keluarga yang tertular, berarti sudah ada 12 orang terpapar Covid-19 dalam satu RT. Meski demikian RT tersebut masih disebut berstatus zona kuning, bukan merah.

"Itu yang menimbulkan rasa aman semu karena orang merasa dari sebelumnya zona merah menjadi kuning. Ini membuat orang tidak peduli," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menargetkan Indonesia bisa mengendalikan Covid-19 pada saat perayaan Hari Kemerdekaan, tepatnya pada 17 Agustus 2021 mendatang.

"Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, kita bebas dari Covid-19. Artinya, Covid-19 betul-betul dalam posisi bisa dikendalikan," kata Doni saat membuka Rapat Koordinasi Satgas Covid-19, Minggu (14/2/2021).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Doni Monardo Covid-19 epidemiolog

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top