Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Demi Keamanan Papua, DPR Minta Pemerintah Akhiri Konflik dengan KKB

DPR mendorong pemerintah segera menentukan sikap serta langkah solutif untuk mengatasi konflik yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 13 Februari 2021  |  01:20 WIB
Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto (kanan) bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. - Antara/HO/Dok Humas Kemenko Polhukam
Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Penembakan Intan Jaya Benny Mamoto (kanan) bersama anggota tim di Intan Jaya, Papua. - Antara/HO/Dok Humas Kemenko Polhukam

Bisnis.com, JAKARTA -- Konflik bersenjata antara pemerintah dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua perlu segera diselesaikan supaya tidak lagi memakan korban rakyat sipil.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin tengah mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menentukan sikap serta langkah solutif untuk mengatasi konflik yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, Papua, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB," kata Azis dalam keterangan pers yang dikutip dari laman resmi DPR, Jumat (12/2/2021).

Langkah itu, menurut dia, sangat penting karena keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup masyarakat Papua.

Dia juga meminta aparat keamanan pusat untuk mengkoordinasikan aparat keamanan daerah Intan Jaya, Papua, untuk menambahkan jumlah personel di titik-titik rawan terjadinya tindak terorisme oleh KKB kepada masyarakat setempat.

“Kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik,” ujar legislator dapil Lampung II itu. Azis menilai pemerintah harus dapat menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, karena KKB juga telah menghambat dan memberhentikan sebagian jalan pemerintahan daerah setempat.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua pemerintah

Sumber : DPR

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top