Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada pejabat diplomat China Yang Jiechi untuk meminta pertanggungjawaban Beijing karena dianggap telah mengancam stabilitas regional dan akan membela HAM.
Berdasarkan pernyataan resmi dari Kemlu AS, kedua pejabat negara tersebut berbicara melalui telepon pada Sabtu (6/2/2021). Dilansir dari South China Morning Post, Yang merupakan anggota Politburo Partai Komunis China yang berarti memiliki jabatan lebih tinggi dari Menteri Luar Negeri.
Menteri Blinken menekankan bahwa AS akan terus membela hak asasi dan nilai demokratis, termasuk terkait Xinjiang, Tibet, Hong Kong, dan menekan China untuk bergabung ke komunitas internasional untuk mengecam kudeta militer di Burma.
“Blinken juga menegaskan bahwa AS akan bekerja sama dengan sekutu dan mitranya dalam mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan bersama untuk meminta pertanggungjawaban China atas upayanya mengancam stabilitas di Indo-Pasifik, termasuk di seluruh wilayah Selat Taiwan, dan perusakannya terhadap sistem internasional berbasis aturan,” kata Blinken.
Pada Kamis, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa China merupakan saingan paling serius bagi AS dan bersumpah untuk menantang tindakan Beijing.
“Kami akan menentang pelanggaran ekonomi China, melawan tindakan agresif dan koersifnya, dan melawan serangan China terhadap hak asasi manusia, kekayaan intelektual, dan pemerintahan global," kata Biden.
Baca Juga
Sementara itu Xinhua melaporkan China mendesak Amerika Serikat untuk memperbaiki kesalahannya selama ini dan bekerja sama dengan China dengan rukun, tanpa ada konflik, dan saling percaya.
“Kedua negara perlu menghormati kepentingan dan sistem politik satu sama lain dan mengelola urusan dalam negerinya dengan baik,” seperti dikutip dari Xinhua.
Terkait dengan Taiwan, masalah paling sensitif bagi hubungan AS - China bergantung pada kedaulatan China dan integritas teritorial.
Sementara masalah terkait dengan Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet, menurut Yang adalah urusan internal China dan tidak mengizinkan campur tangan kekuatan eksternal.
