Bisnis.com, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengusulkan supaya BUMN mengambil alih pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timut.
Wacana itu muncul, karena menjelang 4 tahun, progres pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, masih di kisaran 6 persen.
"Kalau saya mengamati sejak Undang-Undang Minerba dibuat tahun 1999 dan sudah 2 kali dilakukan perubahan, maka terlihat (pembangunan) smelter ini sulit untuk direalisasikan oleh perusahaan penambang karena nilai investasi untuk pembangunannya sangat besar;" kata dia dikutip dari laman resmi DPR, Minggu (31/1/2021).
"Saya tanya perwakilan Freeport, (biayanya) kurang lebih Rp52 triliun. Sehingga saya sudah dua kali menyampaikan bahwa smelter ini harus dikerjakan atau dimiliki BUMN."
Politisi F-Golkar ini menambahkan, nantinya smelter yang dimiliki BUMN ini akan menjadi holding, sehingga perusahaan-perusahaan penambang ini, hasil konsentratnya harus melewati smelter ini.
Karena tempatnya di Gresik, hasil konsentrat tambangya bisa diambil dari Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku maupun Sulawesi.
Baca Juga
"Kami di DPR juga sudah capek yah, saya tiga kali meninjau tempat pembangunan smelter Freeport di Gresik, progresnya baru sekitar 6 persen, padahal sudah sekian tahun sejak (revisi) UU Minerba yang pertama. Mohon maaf, kondisi ini justru jadi permainan antar pejabat dengan pengusaha agar bisa diatur supaya tidak melanggar UU,” tegasnya.
Menurut legislator dapil Jatim V ini, proyek ini tidak ekonomis, sementara smelter itu harus tetap dibangun dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil tambang di Indonesia.
“Karena kalau tidak ada smelter, hasil tambang berupa tanah itu diangkut saja keluar, isinya apa saja tidak tahu. Kalau sudah dimasukkan ke smelter, melalui beberapa proses maka sudah bisa diketahui ada emas, tembaga, dan lain-lain. Sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi,” pungkas Ridwan.
