Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Lelang Perhiasan dan 2 Mobil dari Kasus Korupsi

Lelang barang rampasan negara berupa perhiasan dan dua mobil itu akan dilakukan tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding).
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 Januari 2021  |  10:13 WIB
Peserta lelang mengajukan penawaran dalam lelang barang gratifikasi dari KPK di kantor Kemenkeu, Jakarta. - Antara / Sigid Kurniawan.
Peserta lelang mengajukan penawaran dalam lelang barang gratifikasi dari KPK di kantor Kemenkeu, Jakarta. - Antara / Sigid Kurniawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang perhiasan dan dua mobil yang merupakan barang rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III," tulis pemberitahuan lelang yang dikutip Bisnis, Kamis (21/1/2021).

Adapun jenis perhiasan yang dilelang antara lain 1 gelang emas putih dengan lima mata berlian, 1 kalung emas putih dengan lima mata berlian, 2  buah anting emas putih dengan mata berlian, 1 buah cincin emas putih dengan mata berlian. Total nilai perhiasan Rp240,5 juta.

Sementara jenis mobil yang dilelang terdiri dari 1 unit mobil double cabin Mitsubishi Triton berwarna hitam tanpa nomor polisi senilai Rp355,3 juta dan 1 mobil Chevrolet Spark warna hitam metalik dengan Nopol D 1614 AGU senilai Rp153,19 juta.

Lelang perhiasan dan dua unit mobil ini dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan. Pertama, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 03/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 25 Maret 2015 atas nama Terdakwa Syahrul Rajasampurnajaya.

Kedua, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 113/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 8 April 2019 atas nama Terdakwa Hendry Saputra.

Ketiga, pasal 273 ayat (3) KUHAP dan pasal 6 huruf f Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top