Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan penegakan hukum secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan dapat terwujud selama tidak ada agenda ekonomi yang ditargetkan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan ETLE dapat berjalan selama tidak ada target pendapatan kepada anak buah Polri misalnya untuk menghabiskan blangko tilang.
"Sejauh tidak ada agenda ekonominya, maka tekad calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo itu dapat diwujudkan," ujarnya melalui siaran pers, Kamis (21/1/2021).
Dia melanjutkan ada sejumlah hal yang perlu diatur dengan jajaran penegak hukum lainnya terkait pihak yang akan menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari tilang ETLE. Semestinya, kata dia, dapat dibagi rata sesuai dengan jerih payah masing-masing institusi.
Bagi pihak yang berinvestasi infarstruktur dan SDM banyak bisa mendapatkan lebih banyak. Hal itu saja, tekannya yang perlu diselesaikan antar institusi agar tidak menjadi kehebohan kedepannya.
Selain itu, lanjutnya, mengingat wilayah Indonesia yang luas akan kesulitan untuk dapat mengawasi pelanggaran di jalan-jalan yang belum dilengkapi dengan kamera CCTV.
Baca Juga
"Mungkin untuk wilayah - wilayah itu tilang fisik tetap diperlukan karena kalau tidak, pelanggaran akan menjadi dan memberikan gerak yang leluasa kepada para bandit yang melakukan kriminalitas di jalanan dan mereka tidak perlu khawatir ditilang lagi. Jadi aspek keamanan dan keselamatan warga ini juga harus menjadi pertimbangan," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
