Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kejagung Terbitkan Sprindik Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Surat Perintah Penyidikan (sprindik) atas kasus dugaan korupsi yang digadang-gadang merugikan negara hingga Rp17 triliun itu tertanggal 14 Januari 2021.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 Januari 2021  |  00:32 WIB
Karyawan melayani nasabah di salah satu kantor cabang milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta, Kamis (10/10/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan
Karyawan melayani nasabah di salah satu kantor cabang milik PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta, Kamis (10/10/2019). - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) perkara dugaan korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) alias Asabri.

Sprindik tersebut ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut memerintahkan jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di internal Asabri.

"Iya, sprindik [kasus dugaan korupsi Asabri] telah diterbitkan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak seperti dilansir Antara, Jumat (15/1/2021).

Dia melanjutkan dalam waktu dekat, tim jaksa penyidik bakal menyusun jadwal pemanggilan saksi serta tindakan hukum lainnya yang diperlukan. Adapun pemeriksaan saksi diperkirakan mulai dilakukan pada pekan berikutnya.

Dalam kasus ini, selama 2012-2019, Asabri diketahui bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi di saham dengan nilai Rp10 triliun serta di reksa dana sebesar Rp13 triliun. Pengelolaannya dilakukan lewat pihak-pihak yang terafiliasi dan melalui beberapa Manajer Investasi (MI), tetapi dengan cara yang tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian negara seperti yang tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut hasil investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kerugian dari perkara korupsi ini sekitar Rp17 triliun.

Perkara ini sebelumnya sudah lebih dulu ditangani oleh Kepolisian sejak Januari 2020, yang mana ada tiga laporan masyarakat terkait kasus korupsi tersebut.

Tapi, baik tim penyidik Polda Metro Jaya maupun Bareskrim Polri belum menetapkan tersangka. Perkara itu juga baru naik ke tahap penyidikan pada November 2020.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi asabri kejagung

Sumber : Tempo

Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top