Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan penggeledahan di kantor sejumlah vendor Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.
Penggeledagan ini terkait kasus suap Bansos Covid-19 yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.
Terakhir KPK menggeledah Kantor PT Junatama di Metropolitan Tower, Jakarta Selatan dan Kantor PT Mesail Cahaya Berkat di Soho Capital, Jakarta Barat pada Senin (11/1/2021).
Berdasarkan penelusuran, PT Mesail Cahaya Berkat dan PT Anomali Lintas Cakrawala Utama merupakan partner. PT Anomali sendiri adalah induk perusahaan dari PT Anomali Lumbung Artha dan Famindo Meta Komunika.
Sementara, Mesail Cahaya Berkat (MCB) adalah sebuah perusahaan perdagangan luar negeri yang baru didirikan di Indonesia dan berhubungan dengan impor dan ekspor umum.
Adapun fokus utamanya adalah impor dan ekspor produk listrik, pertanian, dan kimia.
Pada hari ini Dirut PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar dipanggil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andre I M.
Diketahui, PT Anomali Lintas Cakrawala adalah perusahaan teknologi informasi. Dikutip dari laman resmi perseroan, Anomali Lintas Cakrawala didirikan pada pada tahun 2014 di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi informasi (TI).
Anomali juga mengembangkan lini usaha di bidang Informasi teknologi, supply material untuk proyek infrastruktur, agro industri, leisure business.
Selain Famindo, Anomali, PT Junatama, dan Mesail Berkat, terdapat satu perusahaan lagi yang disebut-sebut dalam kasus Bansos yakni PT RPI.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan empat tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19)
Keempat tersangka lainnya dalam kasus ini adalah, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.
Selaku penerima, Juliari, Adi dan Matheus dijerat Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
