Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Jangan Cuma Injak Rem Darurat, Penyerapan APBN Harus Digas!

Percepatan penyerapan APBN perlu dilakukan untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan selama PPKM.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 09 Januari 2021  |  12:44 WIB
Suasana sepi terlihat di salah satu pusat perbelanjaan atau mal saat libur Natal dan Tahun Baru di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/12). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan bahwa sesuai prediksi, pada akhir tahun ini tidak ada kenaikan signifikan pengunjung mal. Penyebabnya karena adanya pembatasan aturan dari pemerintah dan daya beli masyarakat yang melemah.  - Bisnis/Himawan L Nugraha
Suasana sepi terlihat di salah satu pusat perbelanjaan atau mal saat libur Natal dan Tahun Baru di Depok, Jawa Barat, Minggu (27/12). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyampaikan bahwa sesuai prediksi, pada akhir tahun ini tidak ada kenaikan signifikan pengunjung mal. Penyebabnya karena adanya pembatasan aturan dari pemerintah dan daya beli masyarakat yang melemah. - Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat proses penyerapan APBN dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan bahwa kebijakan PPKM merupakan keputusan yang sulit, namun harus dilaksanakan untuk menekan laju korban Covid-19. Konsekuensinya, laju ekonomi melambat.

Pemerintah sendiri telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021. "Hendaknya pemerintah mengantisipasinya dengan mempercepat penyerapan APBN 2021 dan pengucuran dana program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Heri Gunawan yang dikutip dari laman resmi DPR, Santu (9/1/2021).

Heri mengungkapkan belanja APBN 2021 telah ditetapkan sebesar Rp2.750 triliun. Sementara dana program PEN 2021 ditetapkan sebesar Rp403,9 triliun.

Dia juga menekankan kejadian tahun lalu tak boleh terulang, ketika terjadi pembatasan sosial, serapan anggaran justru tidak berlangsung optimal. 

Akibatnya, makin memperburuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, sebanyak 2 kali berturut-turut, yakni pada kuartal II-2020 dan kuartal III-2020 mengalami konstraksi masing-masing sebesar 5,32 persen dan 3,49 persen. Sementara PDB Jawa berkonstribusi sebesar 58,88 persen terhadap PDB nasional.

Kebijakan PPKM Jawa-Bali diprediksi akan menurunkan laju perekonomian nasional, terutama bisa memukul daya beli masyarakat. "Agar daya beli rakyat tidak terpuruk, sebaiknya penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat," tegasnya.

Semua kementerian/lembaga harus langsung tancap gas sejak awal tahun ini. Belanja pemerintah harus menjadi instrumen penting untuk mengungkit daya beli masyarakat.

Pelajaran penting pada 2020, belanja pemerintah di awal tahun masih sangat rendah. Pada kuartal I-2020, hanya tumbuh 3,74 persen (yoy). 

Padahal, waktu itu belum ada pandemi Covid-19. Kemudian pada kuartal II-2020 anjlok ke minus 6,90 persen (yoy). Dan, baru pada kuartal III-2020 melonjak 9,76 persen (yoy). Demikian juga penyerapan dana PEN yang cukup memprihatinkan.

Pada kuartal II-2020 hanya mencapai Rp124,62 triliun. Kemudian pada kuartal III-2020 jumlahnya naik menjadi Rp318,48 triliun dari total dana PEN Rp695,2 triliun.

Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan, hingga akhir 2020, realisasi dana PEN hanya mencapai 83,4 persen atau Rp579,78 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun lalu jangan terulang lagi. Di saat pemerintah menerapkan PPKM Jawa-Bali, maka belanja pemerintah harus menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Namun yang paling penting adalah menyelamatkan konsumsi rumah tangga. Terpuruknya pertumbuhan ekonomi pada 2020 karena konsumsi rumah tangga mengalami konstraksi yang cukup dalam yakni minus 5,52 persen pada kuartal II-2020 dan minus 4,04 persen pada kuartal III-2020.

"Kebijakan gas dan rem harus disinergikan untuk menahan laju korban Covid dan sekaligus untuk menyelamatkan perekonomian," tukasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbn Virus Corona PPKM
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top