Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah perlu mempercepat proses penyerapan APBN dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan bahwa kebijakan PPKM merupakan keputusan yang sulit, namun harus dilaksanakan untuk menekan laju korban Covid-19. Konsekuensinya, laju ekonomi melambat.
Pemerintah sendiri telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021. "Hendaknya pemerintah mengantisipasinya dengan mempercepat penyerapan APBN 2021 dan pengucuran dana program Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Heri Gunawan yang dikutip dari laman resmi DPR, Santu (9/1/2021).
Heri mengungkapkan belanja APBN 2021 telah ditetapkan sebesar Rp2.750 triliun. Sementara dana program PEN 2021 ditetapkan sebesar Rp403,9 triliun.
Dia juga menekankan kejadian tahun lalu tak boleh terulang, ketika terjadi pembatasan sosial, serapan anggaran justru tidak berlangsung optimal.
Akibatnya, makin memperburuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai catatan, sebanyak 2 kali berturut-turut, yakni pada kuartal II-2020 dan kuartal III-2020 mengalami konstraksi masing-masing sebesar 5,32 persen dan 3,49 persen. Sementara PDB Jawa berkonstribusi sebesar 58,88 persen terhadap PDB nasional.
Kebijakan PPKM Jawa-Bali diprediksi akan menurunkan laju perekonomian nasional, terutama bisa memukul daya beli masyarakat. "Agar daya beli rakyat tidak terpuruk, sebaiknya penyerapan anggaran APBN 2021 dan pengucuran dana PEN harus dipercepat," tegasnya.
Semua kementerian/lembaga harus langsung tancap gas sejak awal tahun ini. Belanja pemerintah harus menjadi instrumen penting untuk mengungkit daya beli masyarakat.
Pelajaran penting pada 2020, belanja pemerintah di awal tahun masih sangat rendah. Pada kuartal I-2020, hanya tumbuh 3,74 persen (yoy).
Padahal, waktu itu belum ada pandemi Covid-19. Kemudian pada kuartal II-2020 anjlok ke minus 6,90 persen (yoy). Dan, baru pada kuartal III-2020 melonjak 9,76 persen (yoy). Demikian juga penyerapan dana PEN yang cukup memprihatinkan.
Pada kuartal II-2020 hanya mencapai Rp124,62 triliun. Kemudian pada kuartal III-2020 jumlahnya naik menjadi Rp318,48 triliun dari total dana PEN Rp695,2 triliun.
Anggota Badan Legislasi DPR RI ini menjelaskan, hingga akhir 2020, realisasi dana PEN hanya mencapai 83,4 persen atau Rp579,78 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun lalu jangan terulang lagi. Di saat pemerintah menerapkan PPKM Jawa-Bali, maka belanja pemerintah harus menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Namun yang paling penting adalah menyelamatkan konsumsi rumah tangga. Terpuruknya pertumbuhan ekonomi pada 2020 karena konsumsi rumah tangga mengalami konstraksi yang cukup dalam yakni minus 5,52 persen pada kuartal II-2020 dan minus 4,04 persen pada kuartal III-2020.
"Kebijakan gas dan rem harus disinergikan untuk menahan laju korban Covid dan sekaligus untuk menyelamatkan perekonomian," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
