Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah agenda penting telah disiapkan Kementerian Luar Negeri untuk menjalankan diplomasi di tengah pandemi Covid-19 pada 2021.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, Rabu (6/1/2021) memaparkan lima fokus diplomasi Indonesia yang akan dicapai pada 2021. Apa saja fokus diplomasi tersebut?
Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security.
Hal ini meliputi realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan.
“Penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan; penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional, kawasan maupun global,” katanya.
Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini akan diwujudkan melalui implementasi kesepakatan Asean travel corridor agreements (TCA) dan penggunaan APEC Travel Card.
Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di luar negeri terus mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia. Selain itu, perluasan akses pasar dan integrasi ekonomi kawasan baik di pasar tradisional maupun non tradisional terus digalakkan.
Adapun dalam mengatasi hambatan perdagangan luar negeri, pemerintah telah menyiapkan diplomasi termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia utamanya kelapa sawit.
Kementerian Luar Negeri telah menyiapkan kerja sama ekonomi dan pembangunan hijau atau berkelanjutan melalui penyelenggaraan showcase proyek berbasis green economy dengan negara mitra mulai semester II/2021.
Ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI.
Selain meningkatkan infrastruktur perlindungan WNI di perwakilan RI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri juga memprioritaskan perlindungan anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing.
Salah satunya dengan menyepakati roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, menyusun MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan, dan pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
Keempat, memajukan isu kawasan dan dunia.
Beberapa isu dunia dan kawasan yang menjadi prioritas Indonesia pada tahun ini di antaranya adalah isu perempuan dan relawan perdamaian, konflik Rohingya, kerja sama dengan Indo Pasifik, dan perdamaian Palestina.
Dalam tiga tahun kedepan Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Afghanistan sebesar US$5 juta dengan fokus pemajuan nilai-nilai Islam moderat dan penguatan peran perempuan, termasuk melalui mekanisme kerja sama trilateral dengan negara mitra.
Dari sisi perlindungan HAM, Pencalonan kembali sebagai anggota Dewan HAM pada periode 2024-2026.
Kelima, diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.
Retno telah menentukan sejumlah langkah untuk memastikan keamanan, terutama di perbatasan baik di laut dan dan darat dengan beberapa negara tetangga.
Di antaranya adalah memformalkan hasil perundingan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan.
Selain itu, memfinalisasi kesepakatan parsial pada segmen tertentu yang dicapai pada perundingan 2019-2020 untuk batas ZEE dengan Palau. Indonesia juga akan memulai perundingan dengan Filipina dan Vietnam terkait dengan ZEE.
Sementara untuk batas darat, Indonesia telah menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik. Penyelesaian kesepakatan dengan Timor Leste juga telah direncanakan.
“Secara khusus saya ingin menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” katanya.
Dengan demikian, Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak memiliki dasar hukum.
