Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberi sejumlah catatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2020.
Eks Kapolri itu meminta aparat keamanan maupun Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan penindakan tegas setiap pelanggaran protokol kesehatan.
“Di Sumba Timur kemudian di Luwu Utara, kalau saya tidak salah itu juga masih ada kerumunan dan memohon kepada Bawaslu juga bisa melakukan langkah tindakan, ataupun Polri (berikan) teguran ataukah tindakan lain yang diperlukan sesuai aturan, harus ada ketegasan,” kata Tito, Senin (14/12/2020).
Sejak awal, Mendagri telah menyebut tantangan terbesar penyelenggaraan Pilkada tahun ini adalah dihadapkannya pada pandemi Covid-19 dan memprioritaskan keamanan dalam berbagai aspek.
Selesainya tahapan pencoblosan surat suara yang merupakan puncak pelaksanaan Pilkada yang berlangsung aman, menjadi salah satu indikator kesuksesan penyelenggaraan dan terjawabnya tantangan tersebut.
Dia mengapresiasi kinerja semua pihak yang turut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Dia mengatakan, ketertiban dalam pencoblosan surat suara pada 9 Desember, menuai apresiasi banyak pihak.
“Kita melihat bahwa satu faktor yang kami kira banyak mendapatkan apresiasi banyak pihak, kami kira sekarang sudah banyak (pemberitaan) di media tentang hari pemungutan suara, ini adalah adanya pelaksanaan pemungutan suara yang relatif tertib,” kata Mendagri.
Menurutnya, pengaturan jam kedatangan pada saat pencoblosan surat suara menyumbang indikator ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada. Oleh karenanya, dia mengapresiasi langkah penyelenggara yang telah membuat terobosan untuk menghindari kerumunan.
“Tertib ini karena terutama diatur mengenai jam, jam undangan ini merupakan hal baru, memberikan apresiasi kepada Ketua KPU dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini, karena dengan diatur jam seperti gaya rumah sakit, dokter appointment itu membuat kerumunan tidak terjadi,” ujarnya.
