Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan delapan kali operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di pusat maupun daerah sepanjang 2020.
Namun, jumlah OTT itu menjadi sorotan bagi pimpinan KPK periode 2019—2023 yang diketuai Firli Bahuri. Pasalnya, realisasi ini menjadi yang terendah sejak 2015.
Pada 2016 dan 2017, KPK masing-masing melakukan 17 dan 19 kali OTT, sedangkan pada 2018 komisi antirasuah melakukan 30 OTT dan 21 kali pada 2019.
Bahkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya pernah membandingkan jumlah OTT dari tahun ke tahun yang dilakukan KPK pada 6 bulan pertama sejak 2016. Pasalnya, pada Semester I (Desember 2019—Juni 2020) Firli Bahuri cs baru melakukan OTT sebanyak tiga kali.
Dua OTT dilakukan pada bulan Januari. Pertama, terkait dengan kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.
Berikutnya, kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024 yang menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan.
Baca Juga
Bahkan, terdapat satu kasus yang penyelidikannya dilimpahkan ke kepolisian, yakni kasus OTT UNJ (Universitas Negeri Jakarta) yang terjadi pada bulan Mei 2020.
KPK menjalankan kembali OTT pada tanggal 2 Juli 2020, kali ini dalam kasus suap terkait dengan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur pada 2019 yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar dan juga istrinya Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.
Setelah itu, berbagai pemberitaan mengenai OTT tampak tidak terdengar lagi. Baru menjelang akhir tahun, KPK mulai aktif kembali dengan melakukan empat OTT dalam waktu yang berdekatan bahkan dua OTT akhirnya menjerat dua menteri sebagai tersangka.
Pertama, OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kedua, OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang kemudian menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka.
Dua OTT lainnya dilakukan terhadap dua kepala daerah, yakni Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.
Atas minimnya OTT, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pun menyadari bahwa masyarakat melihat kualitas kinerja KPK hanya dari sisi penindakan dibandingkan pencegahan.
Selama ini masyarakat melihat kualitas kinerja KPK itu hanya dari sisi penindakan lebih khususnya dari sisi OTT. "Itu harus kami sadari. Teman-teman wartawan lebih tertarik memberitakan kegiatan OTT dari pada kegiatan-kegiatan pencegahan yang sebetulnya kalau dari nilai potensi kerugian negara yang kami selamatkan jauh lebih besar ketimbang penindakan," kata Alex.
Namun, dia juga menegaskan bahwa kegiatan penindakan KPK tetap berjalan. Dia juga memastikan setiap pelaporan dari masyarakat terkait dengan adanya tindak pidana korupsi masih diterima sampai saat ini dan ditindaklanjuti.
Berikut daftar 8 OTT yang dilakukan KPK sepanjang 2020:
