Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan bahwa penemuan vaksin Covid-19 harus diikuti dengan jaminan distribusi yang adil bagi seluruh negara.
Hal itu disampaikan di depan Sidang Majelis Umum PBB untuk menanggapi Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan secara virtual dari New York pada Jumat (4/12/2020).
“Ditemukannya vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribusikan dengan adil bagi semua," tegas Menlu Retno seperti dikutip dari keterangan pers, Sabtu 95/12/2020).
Hal ini lantaran banyak negara, utamanya negara berkembang memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin. “Oleh karenanya, PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia," demikian lanjut Menlu Retno.
Beberapa poin yang disampaikan Menlu Retno dalam Sidang Majelis Umum PBB kali ini di antaranya adalah mendesak negara-negara terhadap upaya multilateral untuk pengembangan dan distribusi vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator.
Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara, di antaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerja sama industri.
Baca Juga
Ketiga, terus memperkuat tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dunia punya untuk mengkoordinasikan upaya melawan pandemi. Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO.
“Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Pool akses terhadap teknologi, Tools accelerator, dan COVAX facility harus menjadi mekanisme yang terus digunakan di masa datang,” papar Retno.
Senada dengan Retno, Presiden Majelis Umum PBB Volkan Bozkir mengatakan PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti dampak pandemi yang paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti penduduk miskin, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling terdampak.
“Kesempatan pemulihan pascapandemi harus dimanfaatkan untuk merubah dunia menjadi dunia yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.
Sesi Khusus Sidang Majelis Umum PBB ini diselenggarakan untuk terus memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi. Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia paska pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.
Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penananganan COVID19, Resolusi 74/270 “Solidaritas Global untuk Memerangi COVID-19" yang disahkan secara aklamasi tanggal 2 April 2020.
