Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Eks Menteri Kelautan: Segera Tunjuk Pengganti Edhy Prabowo

Edhy ditangkap Rabu (25/11/2020) dinihari di Bandara Soekarno-Hatta bersama istri dan beberapa orang lainnya.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 November 2020  |  10:10 WIB
Fadel Muhammad - Antara
Fadel Muhammad - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Fadel Mohammad menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera menunjuk menteri kelautan dan perikanan yang baru untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kementerian tersebut.

Saran itu disampaikan Fadel setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus ekspor baby lobster.

Edhy ditangkap Rabu (25/11/2020) dinihari di Bandara Soekarno-Hatta bersama istri dan beberapa orang lainnya.

“Pesan moral saya, segera menunjuk  menteri yang baru, yang bersih dan mengetahui usaha di sektor kelautan dan tidak terlibat bisnis,” ujar wakil Ketua MPR itu usai menghadiri acara “Silaturahmi dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan” dengan organisasi soasial Lamahu Gorontalo tadi malam, Rabu (25/11/2020). 

Silaturahmi tersebut dihadiri para perantau asal Provinsi Gorontalo dari berbagai daerah di Indonesia.

Fadel mengakui tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, sebelumnya kementerian itu juga pernah dilanda kasus korupsi dan pencucian uang  semasa Menteri Rokhmin Daruri pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dengan segera menunjuk menteri yang baru yang profesional dan  bersih dari konflik kepentingan, Fadel berharap kepercayaan publik segera pulih terhadap KKP.

Fadel, yang pernah jadi Gubernur Gorontalo dua periode, menduga ada konflik kepentingan dalam kasus tersebut. Padahal, ujarnya, seorang pejabat tidak boleh terlibat dalam kegiatan bisnis yang pengaturannya berada di bawah kewenangan pejabat tersebut.

“Saya sangat prihatin sekali. Saya dapat info dari salah satu wakil KPK. Saya ikuti dalam beberapa hari ini. Dia sudah diingatkan untuk  berhati-hati soal ekspor benur ini,” kata Fadel.

Menurutnya, boleh saja melakukan ekspor benur, akan tetapi harus dilakukan secara sangat terbatas. Hanya saja, jangan membuat kesepakatan untuk memilih siapa saja (mitra usaha) untuk kepentingan tertentu.

“Saya tahu dari media ada usaha ekspor yang terafiliasi dengan perusahaan keluarga, bukan partai,” kata Fadel.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK edhy prabowo
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top