Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

YLKI: Pemerintah Wajib Tanggung 100 Persen Biaya Vaksinasi Covid-19

Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan RI saat RDPU dengan Komisi IX DPR (18/11/2020) bahwa skema vaksinasi Covid-19 hanya akan menanggung biaya vaksinasi untuk 32 juta orang saja.
Rezha Hadyan
Rezha Hadyan - Bisnis.com 22 November 2020  |  08:52 WIB
Botol vaksin CoronaVac SARS-CoV-2 Sinovac ditampilkan di acara media di Beijing, China, pada 24 September.  - Bloomberg\r\n
Botol vaksin CoronaVac SARS-CoV-2 Sinovac ditampilkan di acara media di Beijing, China, pada 24 September. - Bloomberg\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai upaya pengendalian Covid-19 melalui vaksin terancam gagal apabila pemerintah hanya akan menggratiskan biaya vaksinasi bagi sekelompok warga saja.

Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan RI saat RDPU dengan Komisi IX DPR (18/11/2020) bahwa skema vaksinasi Covid-19 hanya akan menanggung biaya vaksinasi untuk 32 juta orang saja. Sebanyak 75 juta orang tidak ditanggung oleh pemerintah atau menggunakan skema mandiri (out of pocket).

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan skema yang digunakan pemerintah ini jauh dari kata adil.

"Sebab dari sisi kebijakan, vaksinasi adalah upaya mewujudkan equity sebagai bentuk public goods yang harus dibiayai sepenuhnya oleh negara. Apalagi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai  bencana non alam," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima oleh Bisnis pada Minggu (22/11/2020).

Menurut Tulus, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya, tanpa kecuali. Pasalnya, hidup sehat dan kesehatan adalah hak asasi bagi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, UUD 1945. Dalam hal ini adalah hidup sehat terbebas dari potensi terpapar virus Covid-19.

Selama ini Pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 yang rata-rata mencapai Rp80 juta per kasus, sehingga membiayai vaksin yang berkisar antara Rp25.000 per dosis (vaksin COVAX GAVI WHO, termasuk vaksin MODERNA) hingga Rp200.000 per dosis (vaksin SINOVAC) layak untuk dilakukan.

"Jadi, artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu," tegasnya.

Tulus mengkhawatirkan apabila cakupan imunisasi Covid-19 rendah, maka kekebalan kelompok (herd immunity) yang tercapai dengan cakupan 70-80 persen penduduk, tidak akan terwujud. Tentu artinya upaya untuk membendung wabah Covid-19 dengan instrumen vaksin akan sia-sia belaka.

Jika pemerintah merasa kesulitan atas tekanan finansial yang dialaminya, maka pemerintah bisa melakukan konversi terhadap subsidi energi. Sebagian subsidi energi bisa dialihkan untuk menggratiskan biaya vaksinasi warga.

"Pemerintah juga bisa menambah persentase kenaikan cukai rokok pada 2021, misalnya menjadi 23 persen, dari rencana semula yang hanya 17 persen saja," tutup Tulus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

YLKI Vaksin Virus Corona Vaksin Covid-19
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top