Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri mengklaim tahapan kampanye Pilkada 2020 hingga kini masih terkendali. Kekhawatiran pesta demokrasi menjadi klaster penyebaran Covid-19 disebut tidak terbukti.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal menyebutkan selama ini ada kekhawatiran Pilkada akan jadi cluster baru. Tapi, ujarnya, setelah dievaluasi sekian waktu, belum terbukti Pilkada dapat menimbulkan cluster baru Covid-19 secara signifikan.
"Dari data yang kami kumpulkan malah terjadi penurunan zonasi risiko. Kami kasih contoh, pada awal kita menyelenggarakan kampanye, kami start-nya dari tanggal 6 September, sudah mulai menyelenggarakan kampanye Pilkada, zonasi daerah merahnya itu pada 45 daerah dari 309 daerah yang daerahnya ada Pilkadanya, baik Pilkada bupati/wali kota maupun gubernur," kata Safrizal melalui keterangan resmi, Selasa (17/11/2020).
Berdasarkan data terakhir per 8 November, zona merah di daerah penyelenggara Pilkada mulai menurun menjadi tersisa 18 daerah.
Menurut Safrizal dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di daerah Pilkada, kekhawatiran akan jadi kluster baru bisa dihilangkan.
"Tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang kuat ya, dan tentu saja dengan kerja sama semua pihak. Kita melakukan evaluasi mingguan terhadap daerah yang melakukan Pilkada ini,” ujarnya.
Selama masa kampanye berlangsung, Bawaslu tercatat telah menegur hampir 306 pelanggaran protokol kesehatan.
Pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu mulai dari berkerumun dan tidak disiplin menggunakan masker.
“Artinya pelanggaranya 2,2 persen dan ini tentu saja menurut penilaian kampanye pelanggarannya itu juga tidak cukup signifikan dan tidak ada juga pelanggaran yang masif sampai ribuan, karena jumlah berkumpul itu adalah 50 orang berdasarkan peraturan Bawaslu," terang Safrizal.
