Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kasus Red Notice: Permintaan Penangguhan Penahanan Napoleon Bonaparte Ditolak

Dalam sidang, Jaksa Erianto meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Napoleon Bonaparte dan melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara.
Kuasa Hukum tersangka Irjen Napoleon Bonaparte, Petrus Bala Pattyona mengunggah foto makan bersama antara tersangka Napoleon Bonaparte, Prasetijo Utomo dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat dilakukan pelimpahan tahap dua. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @facebookPetrus Bala Pattyona II
Kuasa Hukum tersangka Irjen Napoleon Bonaparte, Petrus Bala Pattyona mengunggah foto makan bersama antara tersangka Napoleon Bonaparte, Prasetijo Utomo dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat dilakukan pelimpahan tahap dua. JIBI/Bisnis-Nancy Junita @facebookPetrus Bala Pattyona II

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Sugiharto Tjandra alias Djoko Tjandra, Inspektur Jenderal atau Irjen Napoleon Bonaparte.

"Sehubungan dengan permohonan tim penasihat hukum terdakwa berkenaan penangguhan penahanan, setelah majelis hakim bermusyawarah sementara belum dapat kami pertimbangkan permohonan tersebut," kata Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Pengumuman tersebut disampaikan Damin usai pembacaan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan Irjen Napoleon. Dalam sidang, Jaksa Erianto meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Napoleon dan melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis hakim mengagendakan pembacaan putusan sela pada Senin pekan depan, 23 November 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa penuntut umum mendakwa Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte menerima suap sebesar S$200 ribu dan US$270 ribu dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra.

Duit tersebut diterima lewat perantara Tommy Sumardi. Uang tersebut diberikan oleh Djoko Tjandra agar namanya dihapus dari daftar DPO atau red notice. Napoleon didakwa menerima duit itu bersama-sama Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Adapun, Prasetijo menerima US$150 ribu.

Jaksa menyebut pada April 2020, Djoko Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi Tommy Sumardi melalui sambungan telepon untuk menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Dia ingin mengurus upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas kasus cessie Bank Bali di mana dirinya berstatus terpidana dan buron.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Tempo.Co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper