Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Joe Biden Yakinkan PM Jepang soal Komitmen AS atas Pulau di Laut China Timur

Jepang selalu meminta jaminan tentang ruang lingkup perjanjian keamanan setiap kali AS memilih pemimpin baru.
Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden membahas UU Perlindungan kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) dalam jumpa pers di Wilmington, Delaware, AS, 10 November 2020./Antara-Reutersrn
Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden membahas UU Perlindungan kesehatan Affordable Care Act (Obamacare) dalam jumpa pers di Wilmington, Delaware, AS, 10 November 2020./Antara-Reutersrn

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Joe Biden meyakinkan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bahwa perjanjian keamanan antara kedua negara meliputi pulau di Laut China Timur yang juga diklaim oleh China.

Suga mengatakan kepada wartawan bahwa komitmen tersebut disampaikan melalui panggilan telepon antara kedua pemimpin  pagi ini, Kmais (12/11/2020).

Biden dan Suga setuju untuk bertemu sesegera mungkin dan untuk bekerja sama dalam berbagai masalah, termasuk soal penanganan Virus Corona.

Jepang selalu meminta jaminan tentang ruang lingkup perjanjian keamanan setiap kali AS memilih pemimpin baru. Pasal lima dari isi perjanjian tersebut mewajibkan kedua belah pihak untuk "bertindak menghadapi bahaya bersama", jika terjadi serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di wilayah yang dikelola oleh Jepang.

AS mengakui pulau-pulau yang disengketakan itu dikelola oleh Jepang, namun bukan merupakan bagian dari negara tersebut.

Kapal pemerintah China dan Jepang sering terlibat kejar-kejaran di sekitar pulau yang dikenal sebagai Senkaku oleh Jepang dan dinamai Diaoyu oleh China.

Seperti banyak pemimpin negara demokrasi besar lainnya, Suga tetap melanjutkan seruan tersebut, meskipun faktanya Presiden Donald Trump terus membantah hasil pemilu.

Pendahulu Suga, Shinzo Abe, adalah pemimpin pertama negara besar yang bertemu Trump setelah pemilu 2016. Dia terbang ke New York untuk melakukan pembicaraan sebelum dilantik.

Setelah Perang Dunia II, Jepang mengadopsi konstitusi yang hanya mengizinkan senjata pertahanan. Negara itu mengandalkan AS untuk menangkal senjata nuklir musuh regional, termasuk China dan Korea Utara.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper