Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti politik dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Made Tony Supriatma, mengatakan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo, hari ini, Kamis (29/10/2020), ke Indonesia bertujuan untuk merayu Presiden Joko Widodo untuk mengakui kedaulatan Israel.
“Ini fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat akhir-akhir ini dan pokok dari kampanye Trump untuk terpilih kembali. Tanggal 15 September kemarin, Uni Emirat Arab dan Bahrain mengakui Israel dan menjalin hubungan diplomatik. Minggu lalu, Sudan, yang dulu dituduh sebagi eksportir terorisme mengakui Israel,” kata Made melalui keterangan tertulis pada Kamis (29/10/2020).
Menurut Made, peneliti yang telah lama tinggal di Amerika Serikat, semua usaha perdamaian antara Israel dengan negara-negara Islam ini dimotori oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Saya kira, tidak kebetulan juga kalau Presiden Jokowi diberi kehormatan tinggi di Uni Emirat Arab dengan menjadikan namanya sebagai nama jalan. Juga dengan janji untuk meningkatkan investasi UEA di Indonesia. Bahkan, UEA kabarnya akan jadi investor utama pembangunan Ibu Kota baru,” tuturnya.
Sementara, di bidang pertahanan, dia melanjutkan, Amerika Serikat mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subiatnto untuk datang ke Washington beberapa hari lalu. Salah satu agenda utamanya adalah pembelian senjata.
“Ini pun bisa dibaca sebagai usaha untuk menarik Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk mayoritas Islam untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Keinginan AS ini, saya kira hingga saat ini sulit untuk dipenuhi Indonesia. Jokowi tidak punya 'political capital' di dalam negeri untuk itu. Kalau itu terjadi, pasti akan memancing kemarahan umat Islam,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengecam rencana kepindahan Kedutaan Besar AS ke Yerussalem dan meminta negara lain tidak mengikuti langkah tersebut.
Dalam sambutannya ketika membuka Konferensi Ulama Trilateral Afghanistan, Indonesia dan Pakistan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (11/5/2018), Presiden Jokowi menegaskan kembali posisi Indonesia atas konflik kemanusiaan di Palestina.
"Indonesia mengecam keras keputusan ini, keputusan pelanggaran ini melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya," katanya.
Pada saat yang sama, Jokowi meminta kepada negara-negara lain untuk tidak mengikuti langkah AS yang memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerussalem.
Menurutnya, langkah AS ini mengganggu proses perdamaian dan juga mengancam kedamaian di kawasan itu sendiri.
"Kami bersama rakyat Indonesia akan berjuang dengan rakyat Palestina dan Palestina akan selalu ada di helaan nafas diplomasi Indonesia," ucap Jokowi.
