Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO) Senin malam (26/7/2020) memutuskan untuk terus mendukung pemerintahan koalisi Perikatan Nasional (PN) sehingga untuk sementara PM Muhyiddin Yassin bisa bertahan, namun masih ada keraguan sampai kapan pemerintahannya bisa bertahan tanpa didukung partai politik lain.
Meski menyatakan akan mengupayakan rekonsiliasi nasional, UMNO mengesampingkan bekerja sama dengan partai PKR atau DAP untuk memenangkan basisnya sehingga memberi Muhyiddin sedikit ruang untuk bermanuver seperti dikutip MalayMail.com, Selasa (27/10/2020).
Sementara itu Ancaman pembelotan dari UMNO tokoh oposisi Anwar Ibrahim juga tetap ada.
Untuk saat ini, semua partai politik kemungkinan akan memperhatikan saran Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong dan memastikan Anggaran yang diajukan Muhyiddin untuk tahun 2021 pada bulan depan, lolos dalam upaya untuk memulihkan malapetaka ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
Di sisi lain, UMNO hampir pasti ingin menambah tekanan dengan terus mendorong lebih banyak konsesi dari Muhyiddin dalam bentuk lebih banyak menteri atau lebih banyak posisi senior di Kabinet.
MalayMail memahami bahwa kubu Muhyiddin telah menjangkau beberapa partai Oposisi untuk mendapatkan dukungan, tetapi itu juga akan datang dengan tuntutannya sendiri.
Senator DAP, Liew Chin Tong mengatakan untuk mendapatkan dukungan politik dari oposisi, Muhyiddin diperkirakan akan menurunkan Menteri Azmin Ali dan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainudin dari kabinet.
Pilihan lainnya termasuk menyusun koalisi baru atau mungkin pemerintah persatuan nasional.
Tapi semua ini datang dengan masalah dan tantangannya masing-masing.
Oh Ei Sun, Analis politik dari Institut Urusan Internasional Singapura, mengatakan pembentukan pemerintahan persatuan akan sangat bergantung pada keinginan dari berbagai anggota partai untuk bekerja sama dan itu bisa berakhir seperti perjodohan.
“Saya terus terang berpikir semua kartu ada di atas meja untuk mengumpulkan koalisi mayoritas. Sekarang Agong telah meminta semua pihak untuk bersatu, itu dapat dianggap sebagai 'panggilan penting'.
Sementara itu, pakar politik Ahmad Fauzi Abdul Hamid mengatakan bahwa pemerintahan persatuan harus melibatkan setiap orang yang mampu dan berpengalaman.
"Sesuai dengan namanya, pemerintah persatuan nasional lebih disukai diwakili oleh anggota parlemen yang paling mampu terlepas dari afiliasi partai, ditambah sejumlah ahli politik yang dapat ditunjuk sebagai senator agar mereka menjadi anggota eksekutif," katanya.
