Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Kelemahan Penyusunan Kebijakan Legislasi di Indonesia Versi Guru Besar FHUI

Dalam diskusi tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020), Harkristuti yang akrab dipanggil Tuti mengungkapkan tujuh poin kelemahan dari penyusunan kebijakan legislasi, yang salah satu sorotannya adalah mutu produk legislatif.
Hadijah Alaydrus
Hadijah Alaydrus - Bisnis.com 16 Oktober 2020  |  10:58 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo menilai Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam penyusunan kebijakan legislasi.

Dalam diskusi tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020), Harkristuti yang akrab dipanggil Tuti mengungkapkan tujuh poin kelemahan dari penyusunan kebijakan legislasi.

Pertama, keterbatasan pranata untuk pengambilan kebijakan. Tuti menuturkan pranata pendukung di Indonesia belum kuat sehingga sering kali pengambil kebijakan bingung akan memulai dari mana.

Kedua, kelemahan tahap pengembangan kebijakan. Ketiga adalah mutu produk legislatif belum sepenuhnya memuaskan karena tidak dimulai dengan visi yang jelas mengenai peran hukum dan bagaimana mengatasinya.

"Mutunya belum sepenuhnya memuaskan karena visinya belum begitu jelas," ujar Tuti, Kamis malam (15/10/2020).

Keempat, kelemahan proses legislasi. Dia mencontohkan RUU Kumham yang lebih dari 10 tahun belum rampung. Hal itu disebabkan oleh tidak ada ketersambungan antara APH terkait. "Tidak nyambung antara APH-nya, jadi tidak jadi-jadi," katanya.

Kelima adalah persoalan konsultasi antara departemen dan keenam, terkait dengan keterbatasan dalam prosedur penentuan anggaran. Terakhir, keterbatasan publik dalam rangka partisipasi.

Saat ini, Tuti mengakui belum ada penelitian yang membatas kondisi regulasi di Indonesia, apakah kondisinya under-regulation atau over-regulation. Dia juga mengingatkan pengambil kebijakan harusnya sudah bisa memetakan kelompok penerima manfaat.

"[Misalnya dalam Omnibus Law] Publik yang diuntungkan siapa? Buruh, atau perusahaan yang diuntungkan. Itu harusnya ada, tetapi saya belum membaca naskah akademisnya," kata Tuti.

Produk legislasi, menurutnya, juga harus memuat mekanisme kontrol. Salah satu yang sering digunakan adalah mekanisme sanksi.

Sebagai pakar hukum, dia melihat proses legislasi idealnya harus berangkat dari naskah akademik yang bentuknya analisa situasi.

"Dasarnya environmental scanning, seperti apa sih? Ini saya belum terlalu melihatnya di naskah akademik," kata Tuti.

Oleh karena itu, Tuti menekankan perancang sosial harus tahu apa yang ingin diubah melalui undang-undang ini. Misalnya dalam Omnibus Law, birokrasinya terlalu luas, Tuti menambahkan hal tersebut yang harus diatur.

Dia mengingatkan, perumusan undang-undang seharusnya tidak bertentangan dengan exisisting law dan tidak boleh ada celah untuk multitafsir.

"Jika ada multitafsir ini akan membawa berkah bagi para lawyer dan para saksi ahli," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

legislasi Omnibus Law
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top