Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

TNI Kerahkan 62.000 Personel Pantau Wilayah Prioritas Penanganan Covid-19

Komunikasi internal bersama 10 pangdam disebut dilakukan setiap pagi untuk memastikan penanganan Covid-19 berjalan baik.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers terkait insiden penyerangan Mapolsek Ciracas, di Mabes AD, Jakarta, Minggu (30/8/2020)./Antara-Syaiful Hakim
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers terkait insiden penyerangan Mapolsek Ciracas, di Mabes AD, Jakarta, Minggu (30/8/2020)./Antara-Syaiful Hakim

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat Andika Perkasa memastikan penanganan Covid-19 di 10 provinsi prioritas berjalan baik dengan mengerahkan 62.000 personel TNI.

Andika Perkasa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menjalin komunikasi dengan Panglima Kodam (Pangdam) yang menjadi titik berat operasi penegakkan protokol kesehatan.

Komunikasi internal bersama 10 pangdam disebut dilakukan setiap pagi untuk memastikan penanganan Covid-19 berjalan baik.

Hal yang sama juga dilakukan dengan tenaga kesehatan di 95 Rumah Sakit Angkatan Darat yang menjadi pantauannya. Termasuk mengawal ketersediaan 20 laboratorium PCR yang didukung BNPB, 17 Laboratorium didukung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta rapid test berbasis antigen yang juga dari Kemenhan. 

"Komunikasi 10 panglima kodam jadi titik berat operasi sekarang setiap pagi dan pantau rumah sakit Angkatan Darat yang tersebar di Indonesia," ujar Andika pada konferensi pers Senin (12/10/2020).

Andika menambahkan, sebanyak 62.000 jajaran anggota TNI Angkatan Darat dikerahkan dalam penegakkan protokol kesehatan.

Mereka bersinergi dengan Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan dalam Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan.

“62.000 personel yang dilibatkan, dan kami di lapangan seusai dengan pertimbangan panglima Kodam, kapolda dan gubernur. Mereka ini yang punya pengetahuan maupun kebijakan di mana dilakukan operasi yustisi, dan akan terus membantu selama operasi ini dilakukan,” ungkap Andika.

Adapun, terkait perlakuan petugas yang kurang mengenakkan kepada masyarakat saat operasi yustisi, Andika menegaskan bahwa setiap daerah punya aturan berbeda-beda terhadap pelanggar protokol kesehatan.

“Jadi kalau memang ada tindakan yang tidak tepat kami akan evaluasi,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper