Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Minta 'Roadmap' Vaksinasi Covid-19 Rampung Pekan Ini

Persiapan detail untuk program vaksinasi terus dilakukan, dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (12/10/2020) - Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual, Senin (12/10/2020) - Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta jajarannya untuk segera merampungkan peta jalan atau roadmap vaksinasi Covid-19.

"Untuk roadmap pemberian vaksin, minggu ini saya minta secara khusus untuk dipaparkan. Sehingga jelas apa yang akan kita lakukan," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (12/10/2020).

Presiden Jokowi sebelumnya juga sempat memerintahkan jajarannya untuk membuat detail rencana vaksinasi. Dengan demikian, saat vaksin telah ada, pelaksanaan di lapangan dapat segera dilakukan.

“Saya minta dua minggu ini sudah ada perencanaan detail, kapan dimulai, lokasi di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama. Semua harus terencana dengan baik, sehingga saat vaksin ada, itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan,” kata Presiden saat membuka rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Sementara itu, untuk mengamankan pasokan vaksin, pemerintah Indonesia kembali melakukan kunjungan ke China. Pada kunjungan tersebut, perwakilan Pemerintah Indonesia bertemud dengan Menlu China Wang Yi dan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19 yaitu Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac pada Sabtu (10/10/2020).

Pertemuan itu bertujuan untuk memfinalisasi pembelian vaksin Covid-19 yang telah dijajaki oleh Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri dan dalam konteks persiapan eksekusi vaksinasi, transfer teknologi, dan penjajakan regional production di Indonesia.

Dari hasil kunjungan tersebut, Pemerintah menargetkan program vaksinasi dapat dimulai awal November 2020 seiring dengan akan didatangkannya vaksin dari sejumlah produsen di China.

Jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun ini Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15 - 20 juta untuk tahun 2021.

G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada bulan November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut diketahui sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa persiapan detail untuk program vaksinasi ini terus dilakukan, dengan prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

Menkes dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.

Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.

“Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedic, pelayanan public, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik” ujar Terawan.

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper