Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pengiriman peti kemas terbesar di dunia dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan krisis tenaga kerja yang melibatkan 400.000 awak kapal.
Saat pandemi berlarut-larut dan jumlah pelaut yang terjebak di laut melonjak, seruan untuk menyelesaikan krisis semakin kuat.
Pada pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pejabat menyatakan keprihatinan tentang awak kapal yang dipaksa bekerja di luar kontrak. Rantai pasokan global juga terancam akibat krisis ini.
Investigasi Bloomberg menemukan banyak terjadi pelanggaran hukum maritim internasional termasuk dugaan lembur yang tidak dibayar dan fasilitas medis yang tidak memadai. Sejumlah awak bahkan telah berada di kapal selama lebih dari 17 bulan.
"Kami membutuhkan tindakan segera dan nyata, dari pemerintah dan otoritas nasional. Saya khawatir bahwa sehubungan dengan perubahan kru, hanya sedikit yang akan berubah di sebagian besar negara tanpa tindakan yang diambil pada tingkat politik tertinggi," kata Henriette Hallberg Thygesen, Kepala Eksekutif AP Moller-Maersk A/S, raksasa pengiriman peti kemas dalam pertemuan PBB, dilansir Bloomberg, Kamis (1/10/2020).
Lebih dari 120 negara atau wilayah telah menghentikan atau membatasi akses kapal untuk melakukan transfer kru dalam upaya mencegah penyebaran virus corona.
Baca Juga
Menyusul surat terbuka dari CEO Unilever Plc, Procter & Gamble Co. dan perusahaan barang konsumen lainnya yang memperingatkan gangguan pada rantai pasokan global jika krisis ini tidak diselesaikan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta pemerintah menetapkan awak kapal sebagai pekerja kunci untuk memudahkan perjalanan di perbatasan dan pelabuhan.
Selain mereka yang terjebak di atas kapal di laut, Kamar Pengiriman Internasional atau ICS memperkirakan 400.000 lainnya sedang menunggu di pelabuhan untuk dipulangkan dan seringkali dengan sedikit bayaran atau bahkan tidak sama sekali.
"Kami bisa melihat satu juta pelaut terkena dampak negatif dalam beberapa bulan mendatang,” kata Guy Platten, Sekretaris Jenderal organisasi yang mewakili 80 persen armada dunia.
Sementara itu, sejumlah pemerintah mulai mengambil tindakan. Mulai 1 Oktober, Otoritas Keselamatan Maritim Australia akan menahan kapal tempat pekerjanya telah bertugas selama lebih dari 13 bulan dan jika tidak ada rencana yang disetujui untuk pemulangan.
Prancis membentuk unit krisis nasional untuk membantu permintaan dari pemilik kapal yang bermasalah, memungkinkan setidaknya 15.400 pelaut untuk transit melalui negara itu.
Namun kemajuannya lambat dan situasinya kemungkinan akan menjadi lebih buruk. Jika negara-negara tidak segera menanggapi krisis kemanusiaan ini, gangguan pada rantai pasokan global dapat memaksa tindakan.
"Ketika kapal berhenti, begitu juga yang lainnya,” kata Marc Engel, kepala rantai pasokan Unilever.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
