Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan akan menempuh langkah kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan putusan komisi untuk menjatuhkan sanksi denda atas PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).
Hal tersebut terungkap dalam rilis yang diterbitkan oleh KPPU hari ini, Rabu (30/9/2020). Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU yang dihubungi terkait rencana kasasi tersebut mengatakan bahwa langkah itu ditandai dengan melakukan penyusunan memori kasasi yang dipersiapkan sejak dua hari lalu, Senin (28/9/2020).
“Memori kasasi tengah disiapkan,” ujarnya, Rabu (30/9/2020).
Dia mengatakan bahwa putusan kasasi ini merupakan putusan para petinggi dalam rapat komisioner (rakom) yang digelar setiap Senin. Lanjutnya, dalam rakom kali ini, baru dibicarakan mengenai poin-poin putusan hakim yang dibacakan Jumat (25/9/2020).
“Komisi belum bisa menilai panjang lebar karena masih menanti salinan putusan,” terangnya.
Manaek Pasaribu, Ketua Tim Litigasi KPPU dalam perkara ini mengungkapkan bahwa tidak ada satupun argumen KPPU yang dipertimbangkan oleh para hakim di PN Jakarta Selatan yang memutus perkara tersebut. Semua pertimbangan hakim, lanjutnya, merupakan argumen dari pihak kuasa hukum Grab Indonesia selaku pemohon 1 dan TPI.
Baca Juga
Seperti diketahui, Grab Indonesia terbebas dari denda puluhan miliar setelah majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan sanksi yang ditetapkan oleh KPPU.
Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim yang terdiri dari Ratmoho selaku ketua, didampingi oleh Haruno Patriadi dan Dedi Hermawan, masing-masing sebagai anggota, dalam sidang Jumat (25/9/2020).
Dalam putusan, majelis mengatakan bahwa memang ada perjanjian kerja sama antara pemohon 1 Grab Indonesia dan TPI. Akan tetapi, perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya integrasi vertikal karena tidak terdapat hubungan rangkaian produksi barang atau jasa dari hulu ke hilir.
Sebelumnya, KPPU telah memutuskan Perkara dengan Nomor 13/KPPU-I/2019 pada 2 Juli 2020 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada GRAB dan TPI dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.
Atas pelanggaran tersebut, GRAB dikenakan denda Rp7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19 huruf (d), sementara TPI dikenakan denda Rp4 miliar dan Rp15 miliar atas dua pasal tersebut. Putusan tersebut diajukan keberatan oleh para Terlapor ke PN Jaksel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
