Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di banyak negara, pemerintah di seluruh dunia juga menghadapi tantangan serius di masa mendatang, yakni meningkatnya rasio utang.
Tharman Shanmugaratnam, Menteri Koordinator Kebijakan Sosial Singapura mengatakan beberapa negara harus meminjam lebih banyak untuk mendanai strategi ekonomi di tengah krisis dan ketidakpastian ini.
"Namun masalah besar dalam dekade mendatang adalah bagaimana memastikan bahwa utang dapat berkelanjutan," pada hari pembukaan KTT virtual Singapura, dilansir CNBC, Rabu (16/9/2020).
Dia menambahkan bahwa tingkat utang tinggi yang kini dimiliki banyak negara hampir dipastikan akan menganggu pertumbuhan. Hal itu karena dunia saat ini tidak dapat lagi mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan inflasi untuk menurunkan utang.
"Pertumbuhan yang cepat tidak mungkin lagi, mereka sekarang adalah masyarakat yang menua, pertumbuhan produktivitas jauh lebih rendah dari sebelumnya," kata Tharman, yang mengetuai Komite Moneter dan Keuangan Internasional, badan pengarah IMF dari 2011 hingga 2015.
Selain itu, tingkat suku bunga yang sangat rendah saat ini akan naik ke tingkat yang lebih normal, yang kemudian akan meningkatkan biaya utang. Menurutnya pemerintah harus menemukan cara untuk menyeimbangkan anggaran dengan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak hanya memperlebar defisit.
Namun menurut Tharman, sangat sedikit negara maju yang dapat menangani masalah itu. Dia menyebut Jerman dan Italia sebagai salah satu dari sedikit negara yang mengalami surplus anggaran primer.
"Ini masalah yang sangat serius. Anda akan membutuhkan reformasi fiskal, tidak hanya mengurangi belanja tetapi belanja berkualitas dan cara-cara meningkatkan pendapatan yang tidak menghambat pertumbuhan," katanya,
Sementara itu, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD dalam laporan terbarunya telah memperingatkan bahwa di tengah meningkatnya tantangan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, diperlukan adanya reformasi perpajakan.
Setelah pemulihan berjalan dengan baik, pemerintah harus beralih dari manajemen krisis ke reformasi pajak yang lebih struktural. Namun perlu kehati-hatian pula agar upaya tersebut tak membahayakan pemulihan.
"Saat ini, fokusnya harus pada pemulihan ekonomi. Setelah pemulihan benar-benar terjadi, daripada hanya kembali ke bisnis seperti biasa, pemerintah harus memanfaatkan peluang untuk membangun ekonomi yang lebih hijau, lebih inklusif, dan lebih tangguh," kata Pascal Saint-Amans, Direktur Pusat Kebijakan Pajak dan Administrasi OECD dalam keterangannya.
Dia melanjutkan, salah satu jalur yang harus segera diprioritaskan adalah reformasi pajak lingkungan dan kebijakan perpajakan untuk mengatasi ketimpangan. Meningkatnya tekanan pada keuangan publik serta meningkatnya permintaan untuk pembagian beban yang lebih adil juga harus memberikan dorongan baru untuk mencapai kesepakatan tentang perpajakan digital.
"Kerja sama pajak akan menjadi lebih penting untuk mencegah sengketa pajak berubah menjadi perang perdagangan, yang akan merugikan pemulihan pada saat ekonomi global paling tidak mampu," katanya.
