Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas penderitaan rakyatnya.
Menurut Hasto pemimpin yang gagal hanya bisa berbicara dan mengeluarkan kebijakan tanpa memikirkan penderitaan rakyatnya.
Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan kegagalan terbesar bagi pemimpin ialah tidak pernah berbuat apa-apa. Jangan karena pemimpin merasa di zona aman dan memiliki fasilitas, tetapi abai terhadap penderitaan rakyat.
Hal itu disampaikan Hasto saat membuka Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP, Minggu (13/9/2020).
"Jadi kegagalan paling besar bagi seorang yang menyebut dirinya pemimpin adalah tidak berbuat apa-apa. Jadi no action, talk only. Ya, kira-kira seperti itu yang populer. Jadi menjadi pemimpin itu harus melihat amanat penderitaan rakyat, menjadi pemimpin itu harus berani mengambil risiko," kata Hasto.
Hasto mengibaratkan pemimpin itu layaknya sopir dan rakyat adalah penumpangnya. Untuk membawa penumpangnya, lanjut Hasto, sang sopir harus paham waktu mengerem dan melaju.
"Kemudian, mendorong kemajuan bersama-bersama dengan rakyat. Jadi penumpangnya itu dia dorong bersama, maju bersama. Di situ dia baru boleh kapan harus ngerem. Untuk ngerem enggak bisa mendadak, harus lihat dulu sinyalnya kiri-kanan, (jangan) tiba-tiba ngerem tanpa sinyal. Itu pemimpin yang tidak berpikir strategis," jelas dia.
Hasto tak menyebut siapa pemimpin yang dimaksud.
Hanya saja, belakangan publik ramai membicarakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat pada Senin (14/9/2020). Anies memandang langkah itu sebagai injak rem darurat.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan, kepala-kepala daerah dari PDIP harus selaras dengan keinginan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan searah dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin terutama terkait penanganan pandemi Covid-19.
"Jadi kepala daerah berdasarkan sistem politik ketatanegaraan kita ini juga bagian menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat, jangan berbeda. Terutama ketika menghadapi persoalan rakyat, pandemi," ujar Hasto.
