Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

WHO Tangani Covid-19 dengan Baik, Tapi Butuh 'Power' Lebih

Setiap tindakan WHO diatur oleh kerangka hukum yang dikenal sebagai Peraturan Kesehatan Internasional yang telah berlaku sejak 2005.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 12 September 2020  |  15:08 WIB
Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers COVID-19 di Jenewa, Swiss, Senin (2/3/2020). - Bloomberg/Stefan Wermuth
Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers COVID-19 di Jenewa, Swiss, Senin (2/3/2020). - Bloomberg/Stefan Wermuth

Bisnis.com, JAKARTA – Jajaran 194 bendera negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membentang di pebukitan sekitar Jenewa. Terlihat sangat mencolok dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya.

Untuk saat ini bendera Amerika Serikat masih berkibar di antara 193 bendera lainnya. Namun, tahun depan bendera tersebut akan diturunkan jika Presiden Donald Trump tetap pada keinginannya agar AS keluar dari organisasi kesehatan di bawah PBB tersebut.

Amerika Serikat adalah donatur terbesar WHO. Sepersepuluh stafnya adalah warga Amerika. Pengaruh AS telah mengalir di dalam agensi tersebut.

Sebetulnya ini bukan waktu yang tepat bagi AS untuk memutus hubungan dengan dengan badan kesehatan dunia tersebut. Ada pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Seorang peneliti kebijakan kesehatan Universitas Georgetown di Washington, DC, Mara Pillinger mengatakan WHO telah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa dalam mengatasi Covid-19, meskipun banyak kendala dalam prosesnya.

Meskipun demikian, ancaman ganda dari Trump dan virus corona telah menjelaskan kekuatan dan kelemahan WHO, dan menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya.

penganganan keadaan darurat oleh WHO diatur oleh kerangka hukum yang dikenal sebagai Peraturan Kesehatan Internasional yang telah berlaku sejak 2005. Aturan tersebut menjelaskan bagaimana keadaan darurat kesehatan masyarakat harus ditangani sekaligus menetapkan aturan tentang bagaimana negara harus bertindak.

Aturan tersebut seakan menjadi pengekang pergerakan WHO. Negara-negara anggota terikat aturan untuk melaporkan wabah penyakit sesegera mungkin, tetapi jika mereka gagal melakukannya, atau menunda seperti yang dilakukan China dengan Covid-19, organisasi tersebut tidak memiliki cara untuk memaksa mereka.

Sebelum 2005 kondisinya berbeda. Mantan perdana menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland, yang memimpin WHO dari tahun 1998 hingga 2003, mengecam China karena tidak melaporkan wabah SARS segera pada tahun 2003. Hari-hari itu telah berlalu, negara-negara anggota sekarang telah membatasi apa yang dapat dilakukan dan dikatakan oleh kepala WHO.

Mantan Menteri Kesehatan Inggris Jeremy Hunt mengatakan Tedros Adhanom, direktur jenderal saat ini, tidak mengkritik China secara terbuka, tetapi dia juga tidak mencela AS. Kebijaksanaan seperti itu sangat penting.

“Badan di bawah WHO bekerja berdasarkan konsensus. Itulah harga yang harus dibayar untuk membuat semua negara di dunia bekerja sama," ujar Hunt, seperti dikutip The Economist.

Bagaimana kinerja WHO?

Biasanya, WHO mengidentifikasi langkah-langkah kesehatan masyarakat terbaik, membagikan informasi tersebut, dan menawarkan dukungan teknis kepada anggota yang membutuhkannya. WHO menjadi forum utama di mana negara-negara bekerja sama dalam masalah kesehatan. Namun, jika yang lain gagal, WHO akan turun tangan.

WHO telah menyediakan layanan kesehatan mental di Suriah dan mengirim ambulans ke Irak. WHO gagal dalam menanggapi wabah Ebola di Afrika Barat pada tahun 2014 yang menewaskan lebih dari 11.000 orang. Tetapi ketika penyakit itu menyerang Republik Demokratik Kongo timur pada 2018, WHO berperan utama dalam mengendalikannya.

WHO berperan penting dalam pemberantasan cacar serta membantu hampir menghapus polio. Padahal, pada 1980-an wabah tersebut telah melumpuhkan 350.000 orang di 125 negara setiap tahunnya. WHO bekerja dengan menerima informasi dari negara-negara menganai wabah, mengatur program vaksinasi, dan sering bertindak sebagai badan persetujuan vaksin.

Satu masalah bagi WHO, kata Pillinger, adalah sebagian besar pekerjaannya tidak terlihat. WHO bekerja sama erat dengan pemerintah dan jika berhasil, pemerintah lah yang akan dipuji Ketika ada yang salah, tentu saja WHO menjadi kambing hitam yang nyaman, seperti yang disadari Trump.

Respons WHO terhadap Covid-19 telah mendapat pengawasan ketat. Brundtland mengatakan langkah WHO yang menyatakan wabah itu sebagai darurat kesehatan masyarakat sudah terlambat. Itu bisa jadi karena China diduga menahan informasi tentang wabah baru.

"WHO menyembunyikan dan menunggu dan seharusnya tidak dilakukan, menurut Peraturan Kesehatan Internasional,” ungkap Brundtland.

Tetapi secara keseluruhan WHO telah menanggapi Covid-19 dengan cepat. Pada awal wabah, para pejabat bekerja dengan perusahaan teknologi dan media sosial untuk mendorong mereka mempromosikan informasi yang akurat. Ini WHO menciptakanfrase "infodemik" untuk menggambarkan penyebaran cepat informasi yang salah tentang virus baru.

WHO telah membantu mengoordinasikan upaya global untuk menemukan pengobatan dan vaksin. Mereka bekerja sama dengan perusahaan obat untuk menjaga pasokan obat. Saat ini, WHO menjadi pemain utama dalam proyek Covax, yang akan mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin Covid-19 pada tahun 2021.

 

Evaluasi

Usaha WHO akan dianalisis dan dievaluasilebih lanjut. Pada bulan Mei, Majelis Kesehatan Dunia, yang merupakan forum pengambilan keputusan WHO, meminta evaluasi independen penuh atas tanggapan badan tersebut terhadap pandemi serta tanggapan masing-masing negara. Laporan evaluasi tersebut akan diterbitkan tahun depan.

Apapun kesimpulannya, banyak kelemahan WHO yang sudah terlihat. Bulan lalu para pejabat di kementerian kesehatan Jerman dan Prancis mengedarkan sebuah makalah yang mengatakan bahwa badan tersebut sangat kekurangan dana serta diberi mandat berlebihan oleh negara-negara anggota.

Tedros telah mencoba meyakinkan pemerintahan Trump bahwa Amerika harus tetap menjadi bagian dari WHO. Sementara itu, Joe Biden telah berjanji bahwa AS akan bergabung kembali dengan WHO, jika dia memenangkan kursi kepresidenan.

Bagaimanapun, kemungkinan bahwa AS keluar dari WHO telah membuat negara lain menyadari bahwa mereka harus berbuat lebih banyak untuk mendukung badan tersebut. Panel internal WHO tengah mempertimbangkan reformasi pada Peraturan Kesehatan Internasional.

Banyak pihak berpendapat WHO membutuhkan reformasi agar memiliki kekuasaan lebih untuk menyelidiki wabah secara lebih mandiri dan membangun sistem, sehingga dapat mengeluarkan peringatan tentang keadaan darurat kesehatan masyarakat lebih awal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat who
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top