Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta untuk berkomitmen mengutamakan keselamatan warga terkait dampak pandemi Covid-19.
Permintaan itu diunggah akun twitter @laporcovid milik LaporCovid19.
"Kpd Presiden @jokowi mohon tak ingkar janji tuk utamakan kesehatan warga sbg kunci pemulihan ekonomi: dg minta seluruh jajaran menteri & tim Satgas Penanganan Covid-19 buat dan laksanakan kebijakan utamakan perlindungan kesehatan sebelum kegiatan perekonomian," demikian cuitan akun tersebut, seperti dipantau Jumat (11/9/2020) malam.
LaporCOVID19, berdasarkan keterangan di profil bionya adalah platform sesama warga untuk berbagi informasi tentang Covid-19. Salah satu relawan di platform yang melayani informasi tentang Covid-19 dengan menggunakan chatbot itu adalah Irma Hidayana.
Irma adalah doktor bidang kesehatan masyarakat lulusan Universitas Columbia, Amerika Serikat. Menurut keterangan di compasslist.com, Irma adalah salah satu inisiator gerakan Cintai Indonesia Cintai Anti Korupsi (CICAK).
Irma adalah alumni Universitas Gadjah Mada, dan peraih gelar master kesehatan masyarakat Montclair State University.
Sedangkan permintaan agar Presiden menepati janji mengutamakan keselamatan warga merupakan bagian dari permintaan Koalisi Masyarakat Sipil terkait penanggulangan Covid-19 di Indonesia.
Selain meminta komitmen Presiden Jokowi mengutamakan kesehatan warga, Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti pernyataan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam pernyataannya, Koalisi menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dinilai tidak sensitif terhadap isu kesehatan masyarakat.
Hal yang disorot dari Airlangga termasuk soal 11 sektor usaha, 50 persen perkantoran di wilayah DKI Jakarta tetap dibuka, serta pernyataan soal jam kerja fleksibel dengan pengaturan 50 persen karyawan bekerja di rumah, dan 50 persen di kantor.
"Padahal, laporan WHO terbaru pada 9 September 2020 tentang situasi Indonesia juga menyoroti aktivitas ekonomi di sektor industri yang menjadi kluster utama penularan baru sehingga perlu dievaluasi segera," ujar pernyataan tersebut.
Koalisi juga menyoroti pernyataan Menko Perekonomian tentang menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat pengumuman pengetatan PSBB DKI Jakarta juga tidak tepat.
"Pasar keuangan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator ekonomi karena sebagian berisi spekulan jangka pendek. Karenanya, kesukseskan penekanan transmisi virus menjadi landasan fundamental pemulihan kesehatan ekonomi," ujar pernyataan Koalisi..
Menurut Koalis, Keputusan Menteri Kesehatan mengenai PSBB Jakarta belum pernah dicabut.
"Oleh karena itu pernyataan pejabat publik yang dapat dilihat sebagai kebijakan dan berupaya melawan penerapan PSBB dapat masuk dalam pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan apabila kebijakan tersebut mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat," ujar Koalisi.
Koalisi meminta Presiden Jokowi mengutamakan kesehatan warga negara sebagai kunci dari pemulihan ekonomi bangsa.
Presiden juga diimbau untuk meminta seluruh jajaran menteri dan tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk secara konkret membuat dan melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 dengan mengutamakan perlindungan kesehatan sebelum mempercepat kegiatan perekonomian seperti masa pra-pandemi.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020), Presiden Jokowi menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
Menurut Presiden, penanganan di sektor kesehatan yang baik menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik.
"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya, fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan," ujar Presiden.
Presiden juga memerintahkan jajarannya untuk benar-benar fokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19.
