Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Politikus PDIP Komentar Soal PSBB Jakarta: Pedal Rem Ditekan Dulu, Pedal Gas Dilepas

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa secara logika PSBB akan memperberat tugas pemulihan ekonomi nasional. Namun, jika dibiarkan, dampak jangka panjangnya lebih berat.
Petugas Satpol PP mengawasi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melaksanakan sanksi kerja sosial dengan menyapu sampah di kawasan Sabang, Jakarta, Senin (10/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Petugas Satpol PP mengawasi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) melaksanakan sanksi kerja sosial dengan menyapu sampah di kawasan Sabang, Jakarta, Senin (10/8/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Sejumlah pihak, dari menteri hingga ekonom menilai dampak PSBB akan membuat ekonomi nasional diperkirakan kembali lesu.

Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa secara logika PSBB akan memperberat tugas pemulihan ekonomi nasional.

“Namun bila tidak dilakukan, dikhawatirkan dampak jangka panjangnya akan lebih berat,” katanya saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).

Hendrawan menjelaskan bahwa melihat efek tersebut, penerapan secara tegas protokol kesehatan tidak bisa ditawar-tawar. Selain memperberat pemulihan ekonomi, PSBB Jakarta dipastikan bakal memperbesar jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Bila kegiatan ekonomi terkendala atau bahkan membeku, pengangguran atau setengah pengangguran akan naik.

Hendrawan menerangkan bahwa selalu ada tarik menarik dalam kebijakan. Kompromi efektif apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan disiplin yang tinggi.

“Untuk sementara ini, pedal rem ditekan dulu, pedal gas dilepas. Tak ada pilihan lain,” jelasnya.

Sejak pertama kali kasus positif Covid-19 ditemukan pada awal Maret, dalam 6 bulan angka kemiskinan naik sebesar 1,63 juta atau 0,56 persen.

Kenaikan angka ini sama dengan usaha penurunan kemiskinan selama 1,5 tahun sejak Maret 2018 hingga September 2019. Melihat tren tersebut, akan terjadi kenaikan kemiskinan menjadi di atas 10 persen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper