Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dilakukan secara serempak dinilai berpotensi memperluas penyebaran virus Corona atau Covid-19.
Wijayanto, Direktur Center for Media Lembaga Penelitian, Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengatakan bahwa keprihatihan terhadap pandemi semakin tinggi dan kegelisahan publik semakin meluas sehingga pihaknya bersama masyarakat sipil lainnya mengingatkan pemerintah agar memikirkan kembali beberapa hal terkait pelaksanaan pilkada, yang berpotensi menjerumuskan rakyat ke dalam kondisi pandemi.
“Pemerintah hanya menunda tiga bulan terus melanjutkan pesta Pilkada di tengah keprihatinan rakyat akan Covid-19 dan jumlah kasus dan kematian yang mengalami penigkatan dari hari ke hari,” ujarnya, Senin (7/9/2020).
Menurutnya, kebijakan yang hanya menunda pelaksanaan pilkada selama 3 bulan tidak tepat karena berpotensi menjerumuskan rakyat menjadi korban Covid-19 lebih banyak lagi. Pasalnya, rangkaian pesta demokrasi itu, melibatkan masyarakat secara luas. Kebijakan pelaksanaan pilkada ini dia nilai tidak seksama sehingga perlu dipertimbangkan kembali.
“Pilkada dalam keadaan pandemi agresif adalah kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Dalam keadaan tanpa pesta besar pilkada saja pemerintah tidak bisa mengendalikan penyebaran pandemi. Mengharapkan pilkada mengikuti protokol Kesehatan kami nilai tidak masuk akal sehingga kelak akibat dari kebijakan ini harus diminta pertanggungjawabannya,” terangnya.
Didik Rachbini, Ketua Dewan Pengurus LP3ES mengatakan bahwa pemerintah telah kehilangan momentum awal yang baik untuk mengendalikan pandemi ketika Covid-19 masih belum berkembang. Menurutnya, golden time pada Maret, April dan Mei hilang ketika pemerintah terus mengelak, bersikap antisains, dan menerapkan pola komunikasi yang buruk sehingga tidak bisa mengendalikannya.
“Semestinya mengobati pandemi pada kesempatan kedua, meskipun diperlukan usaha dan sumberdaya yang lebih berat. Tetapi pada kesempatan ini justru membuat keadaan semakin parah dengan menggelar pilkada, yang sulit terkendali,” ucapnya.
Dia mengatakan, di saat negara-negara tentangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Vitenam sudah mengalami kurva melandai, Indonesia justru masih terus mengalami tren kenaikan dalam jumlah penderita corona. Seharunya, kata dia, ha ini menjadi peringatan yang nyata dan teguran keras betapa kinerja Indonesia yang masih sangat buruk dalam melawan pandemi.
Oleh karena itu, menurutnya, dalam keadaan seperti ini, segenap elemen masyarakat sipil dan media perlu bersama-sama bergandengan tangan melakukan konsolidasi memberikan peringatan untuk menyadarkan pemerintah.
