Bisnis.com, JAKARTA - Di masa ketika krisis akibat virus Corona memerlukan biaya pemulihan yang luar biasa, kerja sama internasional mutlak diperlukan untuk menghindari dampak berkepanjangan.
Yuefen Li, Ahli Independen PBB untuk utang luar negeri dan HAM, mengatakan terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan kepalauan kecil yang menggantungkan penghasilan negara dari pariwisata, tumpukan utang akan menciptakan tekanan eksternal yang berat.
Dia mengatakan pada kondisi ini, langkah pertama dan utama yang perlu diprioritaskan yakni membendung penularan virus.
Dalam upaya ini, Li menegaskan sikap nasionalisme yang mengutamakan kepentingan domestik adalah bencana bagi penanggulangan pandemi secara internasional. Sebab menurutnya pandemi beserta krisis ekonomi dunia yang mengikutinya tak akan reda jika masih ada negara yang terjangkit virus.
Kemudian, lanjutnya, penangguhan utang untuk negara-negara berpenghasilan rendah sangat diperlukan. Hal itu telah diinisiasi oleh G20 dan IMF.
"Penangguhan utang perlu diperluas dan diperpanjang. Selain itu juga gunakan sebanyak mungkin sumber daya regional dan berbagai kebijakan," katanya dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), badan di bawah PBB yang mempromosikan kerjasama di tingkat regional, Senin (31/8/2020).
Baca Juga
Sementara itu, mantan Menteri Ekonomi RI Chatib Basri menekankan pentingnya restrukturasi utang bagi usaha kecil dan menengah. Bank sentral dan para menteri keuangan juga diimbau membentuk framework regional untuk menghasilkan upaya dan kebijakan yang terkoordinasi.
Zeti Akhtar Aziz, Mantan Gubernur Bank Sentral Malaysia menambahkan, selama masa lockdown di banyak tempat, pengangguran dan kehilangan pekerjaan terutama di kalangan anak muda meningkat tajam. Pandemi juga diperkirakan bertanggungjawab atas kualitas tenaga kerja dunia di masa depan.
Dia mengatakan untuk mengatasi hal tersebut, pembiayaan investasi juga perlu dialokasikan untuk pendidikan. Pemerintah harus memastikan memiliki infrastruktur untuk menyelenggarakan pendidikan secara online.
"Investasi yang memastikan rantai pasokan pendidikan sehingga pengajaran secara digital bisa dilakukan, perlu digalakkan," ujarnya.
Selain itu dia juga menekankan pentingnya ketahanan institusi secara finansial, yang menuntut kerja sama pemerintah dan sektor swasta.
